- Aryo Wicaksono/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk membahas pemberian amnesti atau pengampunan pada kelompok Din Minimi di Aceh. Ini menjadi tindak lanjut dari negosiasi Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, saat meminta kelompok itu menyerahkan diri akhir tahun lalu.
Di rapat ini, Menteri Koordinator bidan Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan ada 70 anggota kelompok Din Minimi yang turun dari persembunyian saat itu. Dari 70 orang itu, terdapat 49 anggota yang sudah kembali berbaur dengan masyarakat, dan 21 lainnya mendekam di penjara.
"Kami bagi dua dari 70 anggota ini. Pemberian amnesti dan abolisi, 21 orang yang di penjara (diberikan) abolisi," kata Luhut, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.
Pada rapat ini, Luhut juga mengusulkan agar amnesti juga diberikan kepada kelompok bersenjata Goliath Tabuni di Papua, yang selama ini memimpin kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka.
"Saya pikir kalau kita memberikan amnesti kepada mereka akan ada dampak yang sangat bagus. Mungkin selama ini Indonesia dianggap terlalu keras," ujar Luhut.
"Menurut hemat saya, kita harus menghormati hukum, tapi di sisi lain, kita pertimbangkan masalah kemanusiaan," tambahnya.
Luhut yakin pendekatan semacam ini bisa membuat kelompok itu berubah pikiran, dan menurunkan senjata mereka. Pendekatan ini menjadi pertimbangan bentuk kearifan pemerintah, mengingat mereka merupakan warga Indonesia.
"Karena kalau kita berpikir murni hukum, saya kira tidak akan ketemu. Ini demi keamanan nasional yang lebih luas," ucap Luhut.
Sebelumnya Din Minimi yang bernama lengkap Nurdin Bin Ismail telah turun gunung dan kembali ke rumah ibunya di desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, pada Senin, 28 Desember 2015. Kepulangan ini menandakan akhir perlawanannya di pegunungan Aceh.
Sementara Goliath Tabuni yang menjadi panglima tertinggi Organisasi Papua Merdeka, menyerahkan diri pada 23 Maret 2015 lalu. Goliat Tabuni resmi menjabat sebagai panglima sejak 11 Desember 2012, melalui konferensi tingkat tinggi OPM di Papua.
