Sumber :
- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id -
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyiapkan aplikasi untuk menjaga transparansi dana desa. Sehingga, masyarakat daerah bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk kepentingan desa sesuai program yang diharapkan pemerintah.
"KPK akan bikin aplikasi jaga desa, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi lewat HP. Satu misal mengusulkan program yang mereka inginkan, lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016.
Saat ditanya kapan aplikasi ini akan dimulai, Laode mengatakan secepatnya.
"Programnya sedang kami kerjakan, mungkin bulan depan yang untuk jaga desa itu," katanya.
Selain itu, menurut Laode, program tersebut akan disambungkan dengan lembaga pengawasan lain.
"Sekarang dengan Pak Sekjen, Dirjen, kami siapkan aplikasi bekerja sama dan Kemendagri dan BPK. Sistem pelaporan yang simpel," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT, Eko Putro Sandjojo, berharap bantuan dari KPK untuk melakukan pengawasan. Menurutnya, KPK mempunyai kemampuan untuk ikut mengawasi dana desa.
"KPK mempunyai
network
yang
volunter-
nya cukup banyak. Kami kalau diizinkan minta bantuan juga sama volunter di daerah-daerah. Kebutuhan di daerah apa saja. Agar aspirasi daerah terakomodasi," kata Eko.
Sebelumnya, Eko mendatangi gedung KPK. Kedatangan Eko itu untuk koordinasi terkait program dana desa yang anggaranya selalu naik.
Baca Juga :
Menteri ESDM Belum Serahkan LHKPN ke KPK
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
VIVA.co.id
11 Agustus 2016
Baca Juga :
