- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung sepenuhnya pengungkapan kasus aliran dana haram dari gembong narkoba Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati.
Tim independen yang sudah dibentuk Polri diminta bekerja dengan tegas dan profesional untuk menuntaskan kasus tersebut.
Selain itu, Presiden berharap tim yang dipimpin personel Polri ini segera menemukan titik terang kasus yang disampaikan Koordinator KontraS Haris Azhar dalam tulisannya yang diunggap melalui media sosial .
"Sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan bahwa siapa pun yang mempunyai kapasitas untuk masuk dalam tim investigasi itu, silakan saja. Semakin banyak pakar akan semakin baik," kata Jokowi usai membuka “The 3rd Congress Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions” di Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Agustus 2016.
Meski mendukung penuh pengungkapan kasus tersebut, namun Jokowi menyayangkan mengapa tidak sejak lama kasus ini dibongkar. Apalagi, kata dia, peristiwa yang dialami Freddy sudah terjadi pada 2012.
Karena itu, Presiden menekankan pentingnya profesionalitas dan independensi tim agar kasus itu bisa terungkap dan tuntas.
Jika investigasi mengungkap pihak-pihak seperti disebutkan Freddy Budiman, Jokowi meminta agar mereka ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau memang terbukti segera diproses saja sesuai hukum yang berlaku," ujar Jokowi.
Haris Azhar sebelumnya menuliskan testimoni berjudul "Cerita Busuk dari seorang Bandit: Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)".
Tulisan itu memaparkan, dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam bisnis narkoba. Ada tiga lembaga negara yang disebutkan, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), Mabes Polri, dan TNI.
Freddy menyebutkan, ada Rp450 miliar yang diberikan kepada oknum petugas BNN. Sementara Rp90 miliar disebutkan masuk ke oknum di Mabes Polri.
Seperti kesaksian Haris yang ia tuliskan, Freddy mengatakan. Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu. Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri.
Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun. (ase)
Ngurus SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan, Berlaku Mulai 1 Juli
Kepolisian segera melakukan uji coba kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif sebagai syarat pengurusan semua layanan Surat Izin Mengemudi (SIM).
