Pemerintah Diminta Buat Aturan Perlindungan Guru

Ilustrasi/Guru pengajara dan murid
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru

VIVA.co.id – Kasus penganiayaan terhadap seorang guru di SMKN 2 Makassar diminta menjadi perhatian serius pemerintah. Hal itu setidaknya bisa menjadi dasar pertimbangan bahwa saat ini profesi guru ternyata kerap menjadi obyek sasaran baik kekerasan fisik maupun upaya kriminalisasi melalui jalur hukum.

img_title Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Atas itu, pemerintah diminta untuk membuat peraturan yang bisa mengatur secara lebih spesifik soal perlindungan guru. "Langkah (membuat PP) tersebut untuk menegaskan kehadiran negara memberikan perlindungan kepada guru. Langkah ini diharapkan dapat memutus praktik yang meresahkan guru," kata Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati dalam keterangan persnya, Jumat 12 Agustus 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selama ini, kata Reni, bila ada kasus yang mencuat terhadap guru, aparat penegak hukum menjerat para guru dengan UU No 35 tahun 2014  tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

img_title Dasco Beberkan Sejumlah Kewenangan UU Perampasan Aset: Bisa Sita Aset Pelaku Judi Online

"(namun) Di satu sisi profesi guru juga diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 secara jelas bahwa guru berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan kerja serta kesehatan kerja," kata Reni.

Atas dua UU tersebut, ia menilai sebaiknya seluruh stakeholder menyamakan persepsi agar peristiwa yang muncul tidak terulang kembali. Karena itu, Reni mendorong pemerintah menerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan guru sebagai tindak lanjut dari Pasal 39 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

img_title Soal Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik, Doli: Enggak Usah Kita Perpanjang

"Saya mendorong Menteri pendidikan kebudayaan, Kapolri, Jaksa Agung, KPAI, organisasi profesi guru dan stakeholder lainnya agar bertemu untuk menyamakan persepsi dan pandangan atas persoalan ini," kata Reni.

Ilustrasi Gedung KPK

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara usai DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut