- Pixabay
VIVA.co.id – Pemda Kabupaten Bekasi terbelit utang untuk membayar Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga miskin yang terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan periode akhir 2016, senilai total Rp48,8 miliar.
Ironisnya utang itu terjadi di akhir kepemimpinan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang bakal habis pada awal tahun 2017 mendatang. Sementara saat ini, belum ada pula alokasi anggaran untuk menutupi utang tersebut.
Menurut keterangan Kepala Seksi Pelayanan Khusus dan Rujukan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Marikoh, utang Jamkesda yang dialami Pemkab Bekasi untuk pembayaran Jamkesda dua periode terhitung, sejak tahun 2015 sampai dengan akhir 2016 mendatang.
Disebutkan Marikoh, utang senilai Rp48,8 miliar itu terbagi untuk periode Januari 2015-Mei 2016, utang Jamkesda senilai Rp20,8 miliar. Sedangkan Rp28 miliar lagi adalah utang untuk pembayaran Jamkesda untuk periode berikutnya, Juni-Desember mendatang.
"Jadi saat ini kami akan melunasi yang Rp20,8 miliar dahulu dengan menggunakan anggaran perubahan. Dan belum termasuk yang Rp28 miliar," kata Marikoh, Rabu 31 Agustus 2016.
Lebih lanjut, kata dia, guna menutupi tunggakan untuk utang di periode 2015 sampai Mei 2016 itu, pihaknya sudah mengalokasikan dalam APBD perubahan sebesar Rp25 miliar. Hanya saja, untuk pembayaran Jamkesda, terhitung Juni sampai dengan Desember 2016, katanya, belum dicover.
Meski begitu, kata Marikoh, pihaknya optimis seluruh tunggakan utang itu segera terlunasi. Rencananya, biaya yang akan dibayarkan menggunakan pos anggaran lain. Sebab, selama ini anggaran untuk Jamkesda hanya dialokasikan di APBD perubahan. "Yang jelas akan bisa terbayar seluruh utang tunggakan ini," jelasnya.
Sejauh ini, diakuinya, jumlah rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebanyak 42 rumah sakit. Dan tersisa dua rumah sakit yang baru penjajakan untuk bisa kerjasama, yakni RS Mitra Cikarang, dan RS Adam Khalik.
"Padahal, dua rumah sakit itu dahulunya sudah bekerja sama. Tapi belum lama ini mereka sudah tidak lagi. Akan tetapi, dalam waktu dekat mereka siap kembali kerja sama," ucapnya.
Marikoh mengaku, tunggakan utang Jamkesda ini kali pertama terjadi di Kabupaten Bekasi. Persoalannya, kata dia, karena keterlambatan penganggaran saja, saat pembahasan anggaran belanja. "Jadi ini yang pertama. Masalahnya kita terlambat menganggarkan saat itu. Dan itu manusiawi," katanya.
Diduga Ada Penggelembungan Suara, Caleg Golkar Sarim Saefudin Cari Keadilan
Dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan cara penggelembungan suara di Dapil 6 Kabupaten Bekasi telah merugikan caleg Golkar Sarim Saefudin.
