Menhan: Nelayan Jangan ke Laut Filipina Lagi, Merepotkan

Keluarga tiga WNI asal Flores, NTT, yang menjadi korban penyanderaan Abu Sayyaf.
Sumber :
  • tvOne/Tofik Koban

VIVA.co.id – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, berharap tidak ada lagi kejadiaan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata . Atas hal itu, ia mengimbau agar tidak ada lagi nelayan yang beraktivitas di perairan laut Filipina.

Kaleidoskop 2021: Lonjakan COVID-19, KRI Nanggala hingga Herry Cabul

"Saya sampaikan kepada mereka dan disampaikan juga kepada teman-teman yang di NTT (Nusa Tenggara Timur) sana, tidak usah lagi lah cari-cari ikan di situ (Filipina), merepotkan, cari di tempat lain kan banyak ikan," kata Ryamizard dilansir dari kemhan.go.id, Senin, 19 September 2016.

Ryamizard diketahui memang berkunjung langsung ke Zamboanga, Filipina, guna menghadiri penyerahan tiga orang sandera WNI dari pihak tentara Filipina yang telah dibebaskan oleh kelompok .

TNI Sebut KNPB Mendoktrin Masyarakat di Maybrat Tolak Pembangunan

Ketiga sandera WNI yang telah bebas tersebut bernama Emmanuel, Laurenz Koten dan Theodorus Kopong. Ketiganya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Anak Buah Kapal (ABK) kapal pukat penangkap ikan LLD 113/5/F berbendera Malaysia yang diculik oleh kelompok di perairan Lahad Datu, Malaysia, 9 Juli 2016.

Ryamizard berujar bahwa keberhasilan pembebasan tiga sandera WNI tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama antara pemerintah Filipina dan Indonesia serta peran serta dan bantuan dari pihak Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

Permintaan Keluarga Sertu Ambrosius Korban Penyerangan di Maybrat

"MNLF itu orang sana dan tahu betul medan di sana kira–kira tempat pelarian atau tempat persembunyian mereka tahu," ujar Ryamizard.

Ryamizard juga membantah, kabar yang menyebutkan ada uang tebusan dalam upaya pembebasan ini. Menurut Ryamizard, baik Pemerintah Indonesia maupun Filipina tidak menggunakan uang tebusan untuk membebaskan para sandera.

"Yang jelas Pemerintah Indonesia dan Filipina tidak keluarkan satu sen pun untuk tebusan," kata Ryamizard.

Ryamizard beralasan, Indonesia dan Filipina telah sepakat untuk tidak menuruti keinginan kelompok yang meminta uang tebusan. Sebab, jika menuruti, maka Indonesia maupun Filipina sebagai negara berdaulat berarti harus tunduk oleh kelompok kecil tersebut.

"Kalau menuruti berarti kita di bawah tekanan. Masa negara kalah sama kelompok kecil. Kita dan Filipina sebagai negara berdaulat tidak mengeluarkan uang," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya