- Muhamad Hary Fauzan/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI). Dalam kesempatan itu, Zulkifli mendapat berbagai aduan mengenai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.
APJATI mengeluhkan banyaknya TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah di luar negeri. Sebab, masih banyak tenaga kerja yang berangkat tidak melalui jalur resmi alias ilegal.
"Mereka berangkat langsung dari desa enggak melalui balai ketenagakerjaan. Berangkat sendiri ini maksudnya ada mafia yang memberangkatkannya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja," ujar Ketua Umum APJATI, Ayub Basamalah, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 September 2016.
Situasi ini dikarenakan adanya larangan pengiriman TKI dan TKW oleh pemerintah ke Arab Saudi serta Uni Arab Emirat (UAE). Padahal menurut Ayub, kedua negara itu merupakan negara tujuan terbesar para tenaga kerja bekerja. "Kami tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kalau berangkat melalui mafia nanti identitas diubah kami tidak tahu. Harus ditangkap oknumnya. Perusahaan banyak yang mati karena lewat calo," ujarnya.
Selain itu, APJATI juga mengeluhkan sulitnya penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI dan TKW di luar negeri. Mereka meminta agar pemerintah bisa memudahkan mereka dalam meminjam kredit.
Mengetahui masalah itu, Zulkifli mengaku akan berkonsultasi dan menyampaikannya langsung kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Alasannya, hingga saat ini, TKI dan TKW masih menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara.
"Saya belum tahu ini kebenarannya dan perlu dicek oleh Kemenaker dan BNP2TKI. Nanti saya akan sampaikan dan bicarakan dengan pihak terkait," kata Zulkifli.
(ren)
