Menteri Muhadjir Koreksi Penyaluran KIP era Anies Baswedan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sudah 63 persen peserta didik yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data ini adalah revisi dari penyaluran KIP era Mendikbud dijabat Anies Baswedan yang disebut sudah terdistribusi hingga 93 persen. Saat itu Anies menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Pemilu Ulang Tak Ada di UU

"Hari ini sekitar 63 persen, yang sudah di tangan sekolah ya. Jadi KIP itu indikatornya, kartu itu sudah sampai di sekolah," kata Muhadjir, usai memberi laporan ke Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

Berbeda juga dengan model penyaluran KIP era Anies, data dari sekolah-sekolah yang menerima KIP itu akan masuk ke dalam data pokok pendidikan. Setelah sampai di kementerian, baru diproses ke bank untuk penyaluran dana tersebut.

Kubu Anies Tuding Pencalonan Gibran Tidak Sah, KPU: Mengada-ngada

Kalau sebelumnya menggunakan data BPS, sekarang kata Muhadjir, menggunakan data langsung dari sekolah. Ia yakin, perubahan data yang sebelumnya menggunakan BPS itu, bisa efektif dan tepat sasaran dalam penyalurannya.

"Insya Allah lebih efektif karena sekolah ada dalam kontrol kami langsung. Daftar anak-anak di sekolah ada langsung. Tinggal nanti verifikasi saja," katanya.

Menkopolhukam Minta Semua Pihak Hormati Langkah Kubu Anies dan Ganjar Gugat Hasil Pemilu ke MK

Untuk menghindari penyelewengan, KIP menggunakan smart card yang bekerja sama dengan pihak bank. Sehingga, jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, penggunaannya tidak bisa sembarangan.

Termasuk, kerja sama dengan koperasi sekolah dan beberapa toko yang bisa menerima pembelian menggunakan KIP ini.

"Sehingga sudah di-skemakan, sekian persen untuk belanja buku, sekian persen untuk peralatan sekolah, sebagian besar untuk pakaian sekolah, hanya tersisa sedikit saja untuk siswa bisa gunakan untuk yang lain," jelasnya.

Dia yakin, dengan cara seperti ini maka dana KIP ini bisa tepat sasaran, membantu siswa untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. "Jadi betul-betul bisa terkontrol," ujar Muhadjir.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya