Waspada, Ada Petugas KPK Gadungan Incar Dana Desa

Barang bukti oknum anggota KPK gadungan.
Sumber :
  • tvOne/Rizki Gustana

VIVA.co.id – Ulah oknum perorangan dan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meresahkan masyarakat. Di Jawa Barat, sudah banyak pengaduan masyarakat terkait keberadaan petugas KPK gadungan ini.

img_title WJES 2026 Hasilkan 45 Rekomendasi untuk Transformasi Ekonomi Jabar, Ini Fokus Kebijakan yang Disorot

Gara-gara itu pula, KPK sampai menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan seluruh jajaran Pemprov Jabar. KPK ingin merespon keresahan masyarakat dengan munculnya fenomena KPK gadungan ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranu Miharja, mengatakan Rakor ini sangat diperlukan, karena keberadaan KPK gadungan ini semakin meresahkan. Mereka kerap memeras dengan berbagai modus, dan sasarannya adalah masyarakat di daerah.

img_title IPM Jawa Barat Naik Jadi 76,62 pada 2026, Lima Kota Berhasil Tembus Kategori Sangat Tinggi

"Mereka mendatangi kepala desa, sekarang banyak yang dibidik soal dana desa," kata Ranu di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat 21 Oktober 2016.

Ranu meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib memahami kondisi tersebut. Menurutnya, anggota KPK yang resmi turun ke lapangan dipastikan dibekali Surat Perintah Tugas.

img_title Ekonomi Jabar Tumbuh 5,89 persen di Triwulan III 2026, Lebih Tinggi Dibandingkan Pertumbuhan Nasional

"Segala seuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi, pejabat dari tingkat pusat sampai ke desa bisa memahami jangan sampai kena tipu," terangnya.

Sejauh ini, sudah banyak korban penipuan di Jawa Barat yang menjadi 'mesin ATM' KPK gadungan. Ranu menyebut, dua daerah di Jawa Barat yang paling sering terjadi penipuan KPK gadungan diantaranya Kabupaten Subang dan Indramayu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ranu menambahkan, sebanyak 140 pengaduan yang masuk ke KPK soal petugas gadungan ini. Sebagiannya sudah diproses secara hukum. "Modusnya, dia datang mengaku KPK dan bisa mengurus kasus," lanjut dia.

(ren)

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan)

Tak Hanya Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan, KPK Juga Periksa Direktur PT Bela Parahiyangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya mendalami perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat

img_title
VIVA.co.id
8 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut