Menhan Peringatkan Negara-negara yang Masih Usil Soal Papua

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA.co.id - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melayangkan peringatan kepada negara-negara lain untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, termasuk persoalan Papua. Ryamizard juga mengajak Australia untuk menyamakan sikap atas pihak-pihak yang menyinggung masalah Papua.

Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023

Demikian pesan yang disiapkan Ryamizard kepada Australia bersamaan dengan pertemuan rutin pejabat kedua negara dalam format two plus two di Bali pada 28 Oktober 2016.

"Saya akan sampaikan ke Australia, sama-sama kita melebur saja, negara-negara yang ngajak-ngajak Papua merdeka nggak benar itu," tegas Ryamizard, usai press briefing dua tahun Jokowi-JK, di Bina Graha Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.

PYCH Binaan BIN Buat Kegiatan Rutin di Papua: Pengembangan Wisata hingga Usaha

Ryamizard mengatakan, Indonesia selama ini tidak pernah ikut campur dalam urusan negara lain. Sehingga ia juga meminta, negara lain tidak ikut campur dalam negeri Indonesia.

"Saya tidak akan pernah ikut campur negara lain, negara lain tidak boleh ikut campur kita. Yang susah kan mereka sendiri, masa susah ngajak-ngajak orang," katanya.

BMKG Temukan Ketebalan Tutupan Es di Papua Berkurang 4 Meter

Negara mana yang dimaksud Ryamizard, ia tidak menyebutkannya. Namun beberapa waktu ini, memang sempat heboh terkait sejumlah negara di Kepulauan Pasific yang berpidato di PBB dan menyinggung soal Papua.

Perwakilan negara Kepulauan Pasifik menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga semua menyatakan keprihatinan atas provinsi, yang terletak di bagian barat Pulau Papua Nugini dan merupakan rumah bagi sebagian besar populasi warga Melanesia.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, mengatakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Barat terkait dengan dorongan untuk memerdekakan diri.

"Kekerasan HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin," katanya.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya