- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama – yang tengah menjerat calon petahana Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok – dinyatakan tidak akan disiarkan secara langsung atau live lewat media massa. Namun proses gelar perkara itu akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait – seperti pelapor, terlapor dan para ahli.
Presiden Joko Widodo mengaku sebenarnya tidak mempermasalahkan model gelar perkara yang akan diberlakukan Polri untuk kasus Ahok. Hanya saja, Presiden tetap mengingatkan agar prosesnya cepat, tegas dan transparan.
"Saya sampaikan, cepat tegas, dan transparan, Dengan catatat, aturan-aturan hukumnya memperbolehkan," ujar Jokowi usai Rapat Pimpinan Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu 13 November 2016.
Presiden Jokowi tidak bersedia memberikan keterangan lebih jauh terkait gelar perkara tersebut. Keputusan agar gelar perkara kasus Ahok tidak dilakukan secara langung sepenuhnya menjadi kewenangan aparat.
"Silakan ditanya ke Kapolri. Itu sudah berada di wilayah hukum," kata Jokowi.
Gelar perkara Ahok itu akan dilaksanakan pada Selasa 15 November 2016 lusa, dan hasilnya akan keluar pada Rabu 16 November 2016.
Ahok dilaporkan karena diduga melakukan penistaan agama dengan mengutip surat Almaidah ayat 51 dalam Alquran saat berdialog dengan masyarakat di Kepulauan Seribu akhir September lalu . Akibatnya, ribuan umat Islam turun ke jalan pada 4 November lalu. Aksi serupa juga akan digelar pada 25 November 2016.
(ren)
Bocoran Hasil Pertemuan Jokowi dengan Prabowo-Gibran di Istana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 terpilih oleh KPU RI di Ist
