Halaqoh Ulama Rakyat Ikut Data Ormas Anti-Pancasila

VIVA.co.id – Ulama dan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini sedang membuat sebuah formulasi pendataan ormas ormas yang memiliki indikasi anti-Pancasila. Hal ini berangkat dari adanya rencana pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang terindikasi tidak sejalan dengan Pancasila.

"Kita sedang buat identifikasi, ulama usul pembubaran dan melihat sampai sejauh mana mereka melakukan kebencian kepada NKRI dan Pancasila," ujar anggota DPR dari Fraksi PKB sekaligus ketua panitia pelaksana Halaqoh Ulama Rakyat, Maman Imanul Haq, Selasa 29 November 2016.

Identifikasi yang dilakukan bersifat permintaan penjelasan dari ormas yang dimaksud serta pemantauan lebih mendalam. Maman menjelaskan, pendekatans secara persuasif dengan meminta penjelasan langsung dari ormas yang dimaksud dirasa perlu agar tidak terjadi gesekan sosial.

"Identifikasi kita lakukan dan pendekatan dengan meminta penjelasan oleh ormas itu lebih penting," katanya.

Terkait jumlah ormas yang diduga memiliki unsur anti-Pancasila, Maman mengatakan jumlahnya tak sampai ratusan. Namun ia menyoroti jumlahnya cukup banyak.

"Tidak sampai ratusan, lumayan sih puluhan ormas yang sedang kami identifikasi, mereka punya agenda yang sistematis, mereka ini agendanya berkaitan dengan jaringan internasional," lanjut Maman.

Hal tersebut dirasa perlu diwaspadai mengingat terorisme biasanya berasal dari radikalisme. Menurut para ulama, ketika bibit radikal dibiarkan, munculah radikalisme, lalu berujung pada aksi terorisme. Karena itu, para ulama dan DPP PKB menjelaskan, nantinya madrasah dan pondok pesantren juga akan terbuka bagi mantan napi terorisme. Hal ini dipandang sejalan dengan semangat deradikalisasi yang dijalankan pemerintah.

"Ponpes dan madrasah dapat menerima mantan napi terorisme untuk rehabilitasi, ini penting agar mereka tak kembali ke jalan teror lagi, apalagi biasanya mereka setelah bebas tak bisa langsung diterima di masyarakat, maka mereka berpotensi kembali ke lubang yang sama, maka itu ponpes dan madrasah membuka tempat untuk mereka" ujar Maman.

Baca Juga

Olahraga Satukan Perbedaan, Ribuan Pelari Rayakan Kebhinekaan Indonesia

Terkait Aksi Bela Islam III

Baca Juga

Provinsi dengan Ormas Terbanyak

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menanggapi aksi super damai yang digelar umat Islam pada Jumat 2 Desember 2016. Menurutnya, aksi yang dilakukan dengan salat Jumat di lapangan Monas dirasa sudah tidak perlu.

Halaman Selanjutnya

"Aksi damai 212 nanti tinggal kita lihat motifnya apa? Kalau tujuannya adalah tentang Ahok, bagi PKB sudah selesai," ujar Abdul Kadir di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2016.Namun, DPP PKB menegaskan, masyarakat diminta tetap kritis dan mengawal proses hukum terhadap Ahok yang diduga telah menistakan agama Islam. Begitupun PKB, meski tak sepaham dengan aksi 212, mereka akan tetap mengawal proses hukum kasus penistaan agama tersebut."Sudah selesai dalam artian urusan hukum tetap dan sudah berjalan,kita tetap kawal hukumnya, tapi kalau untuk yang aksi dengan membawa agenda lain ya, kita gak ikut,” ujar Abdul Kadir.Terkait keikutsertaan kader PKB dalam aksi 212 nanti, Abdul Kadir mengaku telah berkoordinasi dan mengimbau untuk tidak ikut aksi, namun, hal tersebut kembali ke pribadi masing masing kader."Kita sudah koordinasi dengan NU, kita imbau untuk tidak ikut, tapi kembali itu hak masing masing," katanya.