- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu Pusat, Muhammad mengatakan, pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 terjadi saat kampanye. Dari data yang dihimpun tim Bawaslu, ada beberapa pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan kampanye.
"Rata-rata itu pelanggaran saat kampanye. Misalnya pemasangan alat peraga tidak pada tempatnya, penggunaan fasilitas negara oleh incumbent," kata Muhammad kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 13 Desember 2016.
Ia pun meminta setiap pasangan calon Pilkada baik petahana maupun penantang agar mematuhi aturan yang ada.
"Ini bukan kali pertama kita berpemilu. Kami mengajak peserta pemilu baik petahana maupun penantang untuk mengikuti peraturan yang ada," ujarnya.
Ia pun menyampaikan, seharusnya kegiatan kampanye merupakan penyampaian visi misi program kampanye pasangan calon dalam rangka sebuah proses pendidikan politik.
"Sangat luhur makna kampanye tolong jangan dinodai pelanggaran kampanye," katanya.
Mengenai kasus pengadangan kampanye, ia menyebut, dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada, pengadangan hanya terjadi di Jakarta.
"Daerah lain tidak ada laporan. Hanya ada di Jakarta. Bawaslu DKI sudah menyikapi dan ada sudah tersangkanya. Kita berharap tidak lagi ada pengadangan. Karena itu hak pasangan calon melakukan kampanye. Tidak bisa dihalangi," katanya.
Ia pun mengatakan, dalam laporan yang ia terima di DKI Jakarta juga masih menjadi daerah paling banyak yang melakukan pelanggaran dalam Pilkada.
"Ya DKI Jakarta. Karena mungkin sorotan dan di sini kan tokoh pasangan calon sudah dikenal publik. Tapi harus diingat Pilkada kita 101 titik. Jadi harus diawasi semuanya," katanya.
