- VIVA/Nadlir
VIVA.co.id – Pemerintah memastikan untuk tidak menghapus ujian nasional (UN) bagi siswa didik sekolah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin 19 Desember 2016.
"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan, dijalankan dengan berbagai penyempurnaan, perbaikan," kata Pramono.
Perbaikan yang dimaksud Pramono adalah adanya peningkatan kemampuan pendidik atau guru yang telah menjalani sertifikasi.
"Akan ada evaluasi terkait kinerja guru. Dengan demikian harapannya ujian nasional ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," kata Pramono.
Tak hanya itu, pemerintah akan membuat kisi-kisi untuk ujian akhir sekolah (UAS) yang berlaku secara nasional.
"Jadi, selain UN untuk empat mata pelajaran yang sudah diputuskan. UN juga akan ada kisi-kisi nasional mata pelajaran sekolah, sehingga dengan demikian ada penyempurnaan akan hal itu," ujar politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa secara umum tidak ada perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan sistem UN yang telah digelar di tahun-tahun sebelumnya.
"Kayaknya enggak ada (perbaikan). Tinggal kelanjutannya saja," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Namun, untuk masalah peningkatan kualitas atau kemampuan pendidik, Muhadjir menegaskan nantinya akan digelar workshop guna menindaklanjuti hal tersebut. Dalam workshop itu, para pesertanya akan dibekali kemampuan dalam membuat soal ujian sesuai dengan standar nasional di bawah kendali Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
"Nanti (workshop) di bawah bimbingan lembaga penilai, yakni Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dari Kemendikbud. Untuk content nanti diarahkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Untuk UN April 2017, Insya Allah siap," ujar dia.
