- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang belum menahan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino. Padahal, RJ Lino telah ditetapkan tersangka tersangka korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di Pelindo II, sejak sejak 18 Desember 2015 lalu.
Lebih dari satu tahun kasus ini belum rampung. Tidak ada kemajuan dalam pemberkasan perkara ini. Bahkan Lino baru satu kali diperiksa, yakni pada Jumat 5 Februari 2016.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengakui penyidik KPK menemui hambatan dalam pengusutan kasus ini. Sebab, pengadaan QCC ini trans-nasional atau lintas negara ke Tiongkok.
"Perlu dipahami bila ada singgungan dengan wilayah negara maka butuh waktu," kata Febri di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Desember 2016.
Meski begitu, Febri memastikan penyidik KPK segera melengkapi berkas penyidikan tersangka RJ Lino. Mantan Peneliti ICW tersebut juga membantah lamanya penanganan kasus RJ Lino lantaran yang bersangkutan dekat dengan penguasa negara, sehingga KPK mendapat tekanan.
"Tidak ada tekanan," ujar Febri. Yang terpenting, saat ini kata Febri, sebagian penyidik yang menangani perkara itu sudah diberangkatkan ke Tiongkok untuk menelusuri perbandingan harga QCC.
Untuk diketahui, berdasar hasil audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor LHAI-244/D6.02/2011, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II ialah sebesar US$3.625.922.
Perhitungan itu juga merujuk pada analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahli dari ITB ini sempat diminta KPK untuk melakukan kunjungan untuk mengecek secara fisik dan estimasi harga fasilitas crane Pelindo II di tiga pelabuhan, Pelabuhan Panjang, Pontianak dan Palembang.
Hasilnya ditemukan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat perbedaan waktu kontrak dari produsen yang sama.
(ren)
BUMN MIND ID dan Pelindo Dikabarkan Segera IPO
Pemerintah dikabarkan segera melepas saham MIND ID dan Pelindo ke publik (Initial Public Offering/IPO).
