Yusril: Fatwa MUI Soal Natal Sudah Sewajarnya

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal

Lalu, apakah dan bagaimanakah sebaiknya negara bersikap terhadap hukum yang hidup itu? Menurut Yusril, jika negara itu bersifat demokratis, maka akan memformulasikan hukum dengan mengangkat kesadaran hukum masyarakat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat.

img_title Hubungan Seks Melalui Dubur Haram, Begini Fatwa Lengkap MUI

Namun seandainya itu tidak atau belum dilakukan, maka negara harus menghormati hukum yang hidup yang antara lain tercermin dalam fatwa-fatwa yang otoritatif tersebut dan memfasilitasinya agar hukum yang hidup itu dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya berpendapat inilah yang harusnya menjadi sikap negara di negara kita ini yang berdasarkan Pancasila. Negara tidak bersifat sekular dan indeferent terhadap hukum agama, melainkan menghormati dan memberikan tempat yang selayaknya dalam kehidupan masyarakat," katanya.

img_title Dukung Pemerintah Tangani Pandemi, MUI Sudah Keluarkan 12 Fatwa

Ditambahkan Yusril, jika hukum yang hidup itu berkaitan langsung dengan tata peribadatan (khassah) maka negara tidak dapat mengintervensinya, melainkan menghormatinya dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat.

Terhadap fatwa melarang orang Islam untuk menggunakan atribut yang dianggap sebagai 'atribut natal' dan mengimbau kepada pengusaha non Muslim agar tidak memaksakan mengenakan atribut natal tersebut, Yusril menganggap hal itu adalah wajar dan sesuai dengan fungsi Majelis Ulama yang antara lain berkewajiban untuk mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu yang meragukan dan diperlukan adanya kepastian hukum dilihat dari sudut hukum Islam sebagai the living law.

img_title MUI Haramkan Buzzer Sebarkan Aib, Gosip dan Ujaran Kebencian

"Menyikapi fatwa yang demikian itu, adalah bijak jika negara yg berdasarkan Pancasila ini mengimbau agar setiap orang menghormati fatwa tersebut dan mengajak pengusaha non Muslim secara persuasif agar menghormati fatwa Majelis Ulama tersebut demi menghargai keyakinan keagamaan orang yang beragama Islam," katanya.

Masjid Istiqlal menggelar Salat Jumat berjarak dengan protokol kesehatan ketat

MUI: Tetangga Banyak Kena COVID-19, Salat Jumat Boleh Diganti Zuhur

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah di Tengah Pandemi COVDI-19 masih relevan untuk dijadikan pedoman bagi umat. Apalagi Omicron makin merebak

img_title
VIVA.co.id
4 Februari 2022
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut