Jawa Barat Potensial 'Diserbu' Buruh Asing

Buruh kasar di Indonesia sedang mengangkut semen di sebuah pelabuhan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Tado

VIVA.co.id – Provinsi Jawa Barat dinilai berpotensi diserbu tenaga kerja asing, khususnya yang ilegal. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi semua pihak dan instansi untuk mengantisipasinya.

img_title WJES 2026 Hasilkan 45 Rekomendasi untuk Transformasi Ekonomi Jabar, Ini Fokus Kebijakan yang Disorot

"Indikasi itu ada (buruh ilegal). Karena mereka kan adanya di daerah-daerah industri," kata Kepala Badan Intelijen Jawa Barat Dani Gautama, Kamis, 29 Desember 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia pun mengingatkan agar seluruh komponen, khususnya para unsur intelijen, untuk mengantisipasi hal tersebut. "Kerjasama dan sinergi bisa semakin ditingkatkan antara Kominda provinsi dengan kabupaten kota," katanya.

img_title IPM Jawa Barat Naik Jadi 76,62 pada 2026, Lima Kota Berhasil Tembus Kategori Sangat Tinggi

Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap 11 ribu warga negara asing. Lima ribu di antaranya berstatus tenaga kerja asing.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Susy Susilawati, pekerja asing di Jawa Barat didominasi warga Korea Selatan dengan jumlah mencapai 5.000 orang dari total 74.000 orang se-Indonesia.

img_title Ekonomi Jabar Tumbuh 5,89 persen di Triwulan III 2026, Lebih Tinggi Dibandingkan Pertumbuhan Nasional

Dia pun mengimbau masyarakat peka dan segera melaporkan jika melihat aktivitas warga asing yang mencurigakan, seperti warga Tiongkok yang beraktivitas menanam cabai di Bogor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sejauh ini, Kemenkumham terus mengawasi keberadaan orang asing di Jawa Barat dengan mengintensifkan masa berlaku visa kedaluwarsa.

"Namun, kendalanya, total orang asing yang ada di Jabar lebih dari 11 ribu orang, sedangkan kantor Imigrasi hanya ada delapan," katanya.

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB), Arif Sugiyanto (kanan)

Tak Hanya Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan, KPK Juga Periksa Direktur PT Bela Parahiyangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya mendalami perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat

img_title
VIVA.co.id
8 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut