Dwi Estiningsih Tuding Pemerintah Tak Transparan

Uang Rupiah Baru.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Moh Nadlir

VIVA.co.id – Pasca dilaporkan Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia dengan pasal penyebaran ujaran kebencian, Dwi Estiningsih melalui pengacaranya kembali menegaskan, tak memiliki niat untuk mengutarakan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan tertentu.

img_title Pencetus ABRI Masuk Desa Jenderal TNI (Purn) M Jusuf Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Iwan Satriawan, salah satu anggota pengacara Esti yang tergabung dalam Tim Advokat Cinta Pahlawan, ingin meluruskan beragam masalah yang kini menjadi perbincangan masyarakat, sehingga perdebatan tidak meluas dan keluar konteks.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebab, hari ini, Kamis, 29 Desember 2016, Esti kembali dilaporkan Gerakan Masyarakat Bhinneka ke Polda DIY, akibat pernyataannya di Twitter itu.

img_title Sang Diplomat Ulung yang Tak Lulus Tes Sekolah Kedokteran Mohamad Roem Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Kata Iwan, komentar Esti dalam akun media sosial justru mempertanyakan kebijakan pemilihan gambar pahlawan dalam edisi uang Rupiah baru yang dikeluarkan pemerintah. Melalui statusnya, Esti mempertanyakan prinsip keadilan, bukan mempermasalahkan penggunaan gambar pahlawan non muslim.

"Esti menilai komposisi jumlah tokoh yang diputuskan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan komposisi jumlah penduduk dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Esti tidak menolak keberadaan pahlawan non muslim yang ada dalam sejarah perjuangan Indonesia," kata Iwan, di Yogyakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

img_title Sosok di Balik Kekuatan Dirgantara Indonesia Marsekal TNI (Purn) Suryadi Suryadarma Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Selain itu, Esti juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam membuat keputusan terkait gambar tersebut. Pemerintah dinilai tak mengedepankan asas keterbukaan. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyosialisasikan dahulu gambar dalam mata uang kertas itu untuk  menghindari polemik.

"Dalam hal ini pemerintah tidak transparan padahal sikap populis Presiden sangat dipuji banyak pihak. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan kemajemukan agar tidak terjadi perdebatan dan gejolak sosial," ujarnya.

Terakhir, ungkapan Esti di media sosial itu merupakan salah satu praktik terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat. Hak ini dilindungi konstitusi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kemerdekaan menyatakan pendapat adalah bagian kontrol dari warga negara terhadap jalannya pemerintah agar transparan dan akuntabel," jelasnya.

Pernyataan ini sejalan dengan tulisan Esti di akun Facebook dia, yang diunggah pada 23 Desember 2016.

Lukisan sosok Sultan Ibrahim Chaliludin terpajang saat upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional

Sultan Ibrahim Chaliludin, Pemimpin Perang Paser dan Penentang Pajak Semena-mena Jadi Pahlawan Nasional

Pangeran Mangku Jaya Kesuma Adiningrat yang bergelar Sultan Ibrahim Chaliludin menerima anugerah gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto

img_title
VIVA.co.id
11 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut