- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA.co.id – Ombudsman RI membeberkan hasil pemantauan lembaga terhadap pelayanan publik di instansi pemerintah selama 2016. Hasilnya, tahun ini semakin banyak masyarakat yang mengadu.
Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, pada 2015, lembaganya menerima 6.859 laporan. Sementara itu, pada tahun ini, total ada 10.153 laporan yang diterima lembaga pengawas pelayanan publik itu.
"Dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini seharusnya diikuti dengan meningkatnya perhatian dan respons pemerintah, baik di pusat dan daerah, serta lembaga negara lainnya," kata Ninik di kantornya, Jumat, 30 Desember 2016.
Dia pun menilai sudah saatnya semua pihak berbenah dan menyadari bahwa pelayanan publik menjadi persoalan yang segera membutuhkan perbaikan. Menurut dia, kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan, dengan 1.612 laporan.
Pelaporan itu terkait dugaan diskriminasi pelayanan, keberpihakan, dan penanganan kasus yang berlarut-larut. "Kalau untuk penundaan yang berlarut itu, paling banyak ada di sektor kepolisian resor," kata Ninik.
Di peringkat dua, masalah peradilan mendapatkan 392 laporan sepanjang tahun ini.
"Peradilan yang banyak menjadi objek pengaduan meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Termasuk pengadilan tata usaha negara," ujar dia.
Selanjutnya, adalah lembaga kejaksaan. Ada 106 laporan menyangkut layanan di Korps Adhyaksa itu.
"Kalau kejaksaan ini yang dilaporkan pelayanan publiknya, dari kejaksaan negeri hingga Kejaksaan Agung," ungkap dia.
