Pemerintah Akan Perberat Sanksi Kasus Perdagangan Satwa Liar

Aksi protes kejahatan satwa liar
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Pemerintah berencana untuk merevisi sanksi yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

img_title Chanee Kalaweit: Kemenhut Larang Kami Posting di Media Sosial soal Konservasi

Salah satunya dalam pemberian hukuman dan denda kepada para pelaku perdagangan satwa liar yang marak di Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Istanto menyebutkan, revisi yang akan tertuang dalam rancangan UU Nomor 5 Tahun 1990 itu, nantinya akan memberlakukan masa tahanan dan denda dengan batas minimal dalam dua kategori. Yakni, untuk para pelaku kejahatan atas satwa liar dari kelompok perusahaan dan individu.

img_title Pelestarian Orang Utan Bagian Tanggung Jawab Ekologis Perusahaan

Masing-masingnya, akan sama-sama memiliki sanksi minimal lima tahun penjara dan denda minimal Rp1 miliar. Kemudian, penerapan hukuman maksimal penjara untuk kelompok perusahaan bisa mencapai seumur hidup. Namun, untuk individu, hukuman maksimal penjara hanya sekitar 10 tahun.

"Ini agar efek jeranya lebih besar," kata Istanto, Rabu, 11 Januari 2017.

img_title Upaya Konservasi Sungai Landak, Menjaga Ekosistem dan Memberdayakan Masyarakat

Menurutnya, selama ini yang menjadi masalah adalah peraturan itu belum mampu menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan atas satwa liar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Itu ditengarai oleh vonis pidana yang diterapkan dalam UU tersebut tidak ada batas minimal. UU tersebut hanya pada vonis tertinggi empat tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta, pada kasus perdagangan harimau misalnya.

"(Karena itu) sanksi pidananya yang akan diterapkan lagi lebih berat," katanya.

Aktivis lingkungan sekaligus pendiri Yayasan Kalaweit, Chanee Kalaweit

5 Keluhan Chanee Kalaweit Soal Kemenhut: Dicuekin hingga Dilarang Posting ke Medsos

Aktivis lingkungan dan pendiri Yayasan Kalaweit, Chanee Kalaweit, kembali menjadi sorotan publik setelah membeberkan sederet keluhannya terhadap Kementerian Kehutanan RI.

img_title
VIVA.co.id
10 Desember 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut