- VIVA/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Ribuan nelayan asal perairan laut Jawa Tengah kini resah akibat maraknya penangkapan kapal di perairan perbatasan laut Kalimantan Sumatera dan Sulawesi. Tercatat, selama awal tahun 2017, sudah ada 21 kapal nelayan Jawa Tengah yang harus berurusan dengan keamanan laut wilayah perbatasan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi menyebut, 21 kapal nelayan itu ditangkap keamanan laut karena masuk di perairan perbatasan. Rinciannya, 13 kapal ditangkap di Sumatera Selatan, lima kapal di Makassar, dan tiga kapal di perairan Banjarmasin.
"Banyak nelayan yang komplain terkait penangkapan itu. Mereka beralasan, tidak pernah menangkap ikan di perbatasan," kata Lalu di Jepara, Kamis 19 Januari 2017.
Komplain nelayan itu, lanjut Lalu, karena tindakan yang terlalu tegas pihak keamanan laut perbatasan provinsi seperti Polair, Bakamla dan PSDA di luara perairan Jawa. Padahal menurut nelayan, mereka memang tidak tahu kalau berada di perairan provinsi lain.
"Mereka bilang pelanggaran zona tersebut karena sedang berlindung dari badai. Jadi agak masuk sedikit ke perbatasan. Toh saat itu (aktivitas kapal) sedang off (berhenti) atau tidak menebar jaring," katanya.
Atas hal itu, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan provinsi lain, khususnya untuk perlindungan nelayan Jawa Tengah yang ditangkap provinsi lain. "Kami meminta provinsi yang menangkap agar menghadirkan saksi ahli untuk mendudukkan perkara secara benar," ujarnya menambahkan.
Selain itu, pihaknya meminta agar semua kapal yang mencari ikan di wilayah Laut Jawa hingga mendekati perbatasan agar dilengkapi dengan perangkat global positoning system (GPS). "Jadi ketika mereka ditangkap, nahkoda bisa langsung mengunci GPS tersebut. Itu penting untuk bukti bahwa nelayan tidak melanggar perbatasan," ujarnya.
Sebelumnya, ketakutan nelayan terkait penangkapan di perbatasan laut Jawa diungkapkan oleh Rasmidi Waluyo, nelayan Kabupaten Pati saat berdialog dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ia mengatakan, teman-temannya sesama nelayan bahkan banyak yang kerap berurusan dengan keamanan laut di laut kawasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Makassar.
"Bahkan salah seorang teman kami baru saja di penjara tiga bulan di Banjarmasin karena masalah ini. Tak hanya ikan hilang, dendanya juga ratusan juta, " ujarnya.
Merespon itu, Gubernur Jeteng, Ganjar Pranowo berjanjdi akan mengkomunikasikan keluhan nelayan itu kepada unsur keamanan laut, khususnya di wilayah laut Jawa dan Kalimantan. Solusi lain, harus ada pelatihan menyeluruh, khusus pengetahuan batas-batas perairan agar nelayan tak lagi berurusan dengan unsur keamanan.
"Saya janji akan telpon Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) dan Kepala Staf Angkatan Laut serta unsur terkait. Karena ironis, kita kesulitan melaut di negeri sendiri," ujar Ganjar. (mus)
Tangani COVID-19, 32 Bus Disiapkan untuk Evakuasi Warga ke Donohudan
Kapolda Jateng sebut di wilayah Jawa Tengah akan diberlakukan SOP penanganan manajemen kontingensi COVID-19.
