VIVA.co.id - Nahdlatul Ulama mengkritik pernyataan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Jazuli Juwaini, yang menyamakan Resolusi Jihad dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Menurut Ketua Pengurus Besar NU, Robikin Emhas, Resolusi Jihad NU yang difatwakan Hasyim Asy'ari berbeda konteks dengan fatwa MUI. Resolusi Jihad adalah seruan terang-terangan Hasyim Asy'ari kepada umat Islam di Tanah Air untuk berperang secara fisik mengusir penjajah Belanda yang akan kembali merebut Indonesia.
"Resolusi Jihad NU yang difatwakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah perlawanan terang-terangan terhadap penjajah Belanda yang ingin merebut lagi kemerdekaan Indonesia," kata Robikin kepada VIVA.co.id pada Jumat, 20 Januari 2017.
Pernyataan Robikin itu mengoreksi Jazuli Juwaini yang menyebut, fatwa MUI bukan sumber kegaduhan, bahkan fatwa ulama menjadi solusi bagi umat sejak dulu. Dia mencontohkan Resolusi Jihad yang diserukan Hasyim Asy'ari.
Robikin berpendapat, jelas ada perbedaan situasi yang melatarbelakangi seruan jihad pendiri NU itu dengan fatwa-fatwa MUI. Resolusi Jihad untuk menggelorakan semangat patriotisme umat Islam di Indonesia dalam melawan penjajah. Sedangkan fatwa-fatwa MUI lebih banyak didasari masalah-masalah keumatan, terutama yang berhubungan dengan hukum Islam.
Dia mengingatkan publik agar mewaspadai kelompok tertentu yang memanipulasi sejarah untuk kepentingan kekuasaan, ekonomi, apalagi tujuan politik yang merongrong kedaulatan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar.
"Yang ada sekarang adalah agama dijadikan komoditas kepentingan kelompok tertentu, memecah belah sesama warga negara dan umat," katanya menegaskan. (mus)
Syaikhu Bicara Peluang PKS Gabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu turut buka suara soal peluang akan gabung atau tidak ke Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada
