Dewan Akui Banyak Mafia Proyek di Papua
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Anggota DPR Papua Yan Permenans Mandenas mengapresiasi masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan di daerah itu.
Menurut dia, indikasi korupsi di Papua memang sudah berjalan sejak lama. "Indikasi ini sudah berjalan lama, ada mafia proyek di bawah pengaruh penguasa baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun di DPR Papua," ujar Ketua Fraksi Hanura tersebut, Jumat, 3 Febuari 2017.
Selama ini, kata dia, para mafia proyek tersebut diduga memang leluasa di Papua. Keberpihakan penguasa juga dianggap mempermudah praktik itu.
Yan mengklaim, pihaknya telah sering mengingatkan hal itu, namun tak dihiraukan oleh pemerintah setempat. "Tidak ada (juga) perubahan," katanya.
Tak cuma itu, berkaitan dengan yang sedang diusut oleh KPK, yakni proyek jalan sepanjang 24 kilometer berupa peningkatan dan pembangunan jembatan di wilayah Kemiri Depapre. Secara prinsip Fraksi hanura tak pernah menyetujui hal itu. "Tapi tetap jalan karena pengaruh yang berkuasa," katanya menambahkan.
Yan berharap, dengan adanya campur tangan KPK di Papua, maka akan bisa menelusuri praktik korupsi lain di daerah itu. "Ini langkah awal untuk masuk, karena korupsi besar masih banyak, terutama di wilayah Pegunungan yang sulit dijangkau, yang juga dikendalikan yang sedang berkuasa." (mus)Â
Harga Cabai di Papua Tembus Rp250 Ribu per Kg, Wamentan Minta Pemda dan BUMD Turun Tangan: Lakukan Intervensi!
Wamentan Saleh Mustafa mendorong Pemda-BUMD memperkuat distribusi cabai antardaerah. Langkah ini untuk menekan disparitas harga yang mencapai Rp250 ribu per kg di Papua.
