- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan paradigma Indonesia baru sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Rencana tersebut menurut Dewan Penasihat National Air Power and Space Centre of Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, juga menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Udara (AU) untuk ikut serta.
"Oleh sebab itu, kebijakan PMD berimplikasi tidak saja membuat TNI AL, tetapi juga TNI AU yang harus memanggul tugas utama yang semakin kompleks dan berat," ujarnya di Cikini, Jakarta, Minggu 19 Februari 2017.
Ia mengatakan, persiapan harus dilakukan dengan jelas sehingga pada saat PMD ini dijalankan bisa tepat dan cepat.
"Pengembangannya harus jelas bahwa pembangunan kekuatan angkatan laut kita, itu harus. Di green water navy-nya itu di tahun berapa. Menurut saya di tahun 2030 sudah harus mencapai kawasan ASEAN, 2045 harusnya sudah di dua samudra," kata dia.
Menurut Connie, persiapan bisa dilakukan dengan menggabungkan kekuatan dari penelitian dan pengembangan alat pertahanan dan persenjataan.
"Bisa bergabung untuk menentukan mau arah ke mana, mau berbuat apa. Contohnya litbang, kalau berkeinginan membuat kapal selam tapi tidak diikuti akademisi tidak bisa dong. Tanpa didukung pebisnis enggak bisa dong, apalagi tanpa didukung militernya. Itu memang harus dicapai," katanya. (one)
Dinamika Geopolitik Terus Berkembang, RI Mesti Dorong Gagasan Poros Maritim Dunia
Rivalitas antar negara adidaya yang tak mereda berimbas terhadap instabilitas global. Kondisi itu jadi kekhawatiran menghambat global.
