- VIVA.co.id/ANTARA FOTO
VIVA.co.id - Hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menempatkan dua dari empat pasangan calon pada posisi dua besar, yakni Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul dan Amin Pardomuan Napitupulu-Ramses Hutagalung.
Berdasarkan data penghitungan suara Pilkada Tapanuli Tengah yang dirilis di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kpu.go.id, pada Senin siang, 20 Februari 2017, suara masuk menurut Model C1 telah mencapai 100 persen, yakni dari 553 tempat pemungutan suara (TPS).
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin, unggul dengan perolehan 64.271 suara atau 44.66 persen. Di posisi kedua ialah pasangan Amin Pardomuan Napitupulu-Ramses Hutagalung yang meraih 44.122 suara atau 30.66 suara.
Pasangan Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin didukung Partai Hanura, PKS, PPP, dan PBB. Sedangkan pasangan Amin Pardomuan Napitupulu-Ramses Hutagalung dicalonkan Partai Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, dan Partai Nasdem.
Dua pasangan lain, yaitu Rantinus Simanalu-Muhammad Sodikin Lubis dan Buyung Sitompul-Binsar Saruksuk. Dua pasangan itu mencalonkan melalui jalur perseorangan atau jalur independen (nonpartai politik)
Rantinus Simanalu dan Muhammad Sodikin Lubis dikenal sebagai pasangan pastor dan ustaz, yang kemudian disebut Paus (akronim dari pastor dan ustaz). Rantinus Simanalu berprofesi sebagai pastor dan Muhammad Sodikin Lubis sebagai ustaz. Namun perolehan suara mereka tak mencapai 20 persen, yakni hanya 22.983 suara atau 15.97 persen.
Pasangan dengan perolehan suara di posisi buncit ialah Buyung Sitompul-Binsar Saruksuk. Mereka meraih 12.544 suara atau hanya 8.72 persen.
Data yang dirilis di laman KPU yang berdasarkan data entry Model C1 itu masih bersifat sementara atau belum final. Jika terdapat kesalahan dalam Model C1 akan diperbaiki pada proses rekapitulasi di tingkat atasnya. (ase)
Hakim MK Semprot KPU yang Tidak Hadir di Sidang Sengketa Pileg 2024
Hakim Konstitusi Arief Hidayat, menyoroti komisioner Komisi Pemililhan Umum atau KPU yang tidak hadir saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau Pileg 2024
