- VIVA.co.id/Lucky Aditya
VIVA.co.id - Lebih 2.500 sopir mikrolet atau angkutan kota dan 450 taksi mogok beroperasi dengan berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Malang, Jawa Timur, pada Senin, 20 Februari 2017. Demonstran menuntut seluruh angkutan berbasis online di Malang ditutup pengopersiannya.
Seorang sopir mikrolet, Toger, meminta aplikasi dan kantor angkutan berbasis online, seperti Gojek, Uber dan Grab, ditutup beroperasi. Ia mengaku konflik horizontal sering terjadi antara sopir mikrolet dengan pengemudi Gojek dan semacamnya.
"Kita minta ditutup sementara aplikasinya mulai hari ini jika tidak ada peraturan pasti dari Kemenhub. Kami tidak takut dengan seribu Gojek; kami hanya ingin menjaga kondusivitas Kota Malang. Karena jika diteruskan bisa menimbulkan konflik horizontal berkelanjutan," kata Toger.
Menurut koordinator Muchid, koordinator sopir angkutan kota trayek Arjosari-Landungsari, bentrok antara sopir mikrolet dan pengemudi Gojek memuncak pada Minggu, 19 Februari 2017. Saat itu puluhan pengemudi Gojek mengeroyok sopir dan merusak sebuah mikrolet yang sedang beroperasi.
Wali Kota Malang, Moch Anton, mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan melarang kendaraan berbasis online beroperasi. "Kita tidak bisa melakukan larangan, sedangkan Kementrian Perhubungan saja juga belum mengeluarkan aturan soal aturan angkutan online," ujarnya.
Wali Kota menjelaskan, sesuai Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mikrolet dan taksi adalah angkutan resmi yang dibolehkan beroperasi. Pemerintah Kota Malang akan melihat perizinan Gojek, dan menunggu usulan resmi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) tentang keberadaan angkutan berbasis online.
"Kalau tuntutan menutup Gojek, kita (Pemerintah Kota Malang) tidak bisa. Saran saya, mau tidak mau harus bersaing," kata Wali Kota.
Penumpang telantar
Dampak aksi mogok ribuan sopir mikrolet dan taksi itu ialah ribuan calon penumpang angkutan umum di Malang telantar di sejumlah titik pangkalan.
Siswa sekolah, penumpang umum, dan wisatawan kesulitan mendapatkan jasa angkutan umum. Mereka kemudian diangkut kendaraan polisi untuk menuju ke tempat tujuannya.
"Mulai jam enam pagi kita keluarkan semua kendaraan milik Kepolisian, mulai bus, truk terbuka, mobil pikap milik Lantas (Polisi Lalu Lintas) dan milik polsek-polsek yang ada untuk mengangkut penumpang yang telantar," kata Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kota, Komisaris Polisi Dodot Dwiyanto.
Selain sejumlah kendaraan Kepolisian, kendaraan bus sekolah milik Pemerintah Kota Malang dan truk TNI juga dibuat beroperasi. Semua penumpang diantar ke tempat tujuan masing-masing selama aksi mogok berlangsung.
"Kita jemput ke Terminal dan tempat-tempat pangkalan. Mereka didominasi siswa sekolah, kemudian penumpang umum. Kita antar sampai tempat tujuan. Untuk keamanan kita tempatkan dua-empat personel di setiap kendaraan," kata Dodot.
Seorang penumpang angkutan umum, Melani, mengaku kecewa atas aksi mogok para sopir. Ia datang dari Batam, bertujuan ke rumah saudaranya di Jalan Semangka, Bareng, Klojen, Kota Malang.
Ia telantar di sekitar Stasiun Kota Baru Malang karena tidak ada satu pun angkutan umum yang beroperasi. "Saya sudah hampir satu jam nyari angkutan, mikrolet, dan taksi tidak ada. Saya dari Batam turun ke Surabaya," kata Melanie.
