MUI Gelar Rapat Pleno Soal Komunisme dan Ketidakadilan

MUI gelar rapat pleno ke-15 guna menyoroti ancaman komunisme dan ketidakadilan.
Sumber :
  • Raudhatul Zannah

VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-15 guna menyoroti dua ancaman serius yang tengah mengancam eksistensi bangsa dan negara saat ini. Rapat yang dihadiri sejumlah pimpinan MUI ini digelar di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2017.

img_title Pigai Tegaskan Masyarakat Papua Boleh Tuntut Keadilan dan Hak, Asal Bukan Merdeka

Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, mengatakan ancaman yang dibahas dalam rapat itu terdiri dari bahaya komunisme dan ketidakadilan. Ketidakadilan itu di antaranya, ketidakadilan ekonomi, sosial, dan hukum. Ancaman-ancaman itu tak bisa dipandang remeh karena bukti nyata dari ancaman itu sudah ada.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Oleh karena itu, jangan anggap remeh ancaman itu, selain ada ancaman lain yang belum sempat kita bicarakan," kata Din membuka saat rapat pleno.
img_title Komisi III DPR Ingatkan Peran Vital Calon Hakim Agung: Penegak Keadilan Masyarakat
 
Menurutnya, MUI telah memiliki komitmen untuk selalu aktif, menemukan jalan keluar atas ancaman-ancaman dan permasalahan bangsa yang sedang terjadi saat ini. Terutama ancaman komunis yang jelas sangat bertentangan dengan Pancasila.
img_title Badan Bank Tanah Berkomitmen Kikis Kemiskinan Struktural di Bidang Pertanahan Bagi Masyarakat
 
"Selain ideologis, dia (komunisme) bertentangan secara diametral dengan ideologi Pancasila. Kalau ini berkembang, maka akan mengancam ideologi negara," kata Din.
 
Din menambahkan, atas ancaman itu timbul tiga upaya solusi yang bisa dilakukan. Pertama, terus-menerus dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat. "Ini (penyadaran) memang merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat madani, ormas, dan kelompok masyarakat," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 
Kedua, adanya perubahan struktural. Ini mendesak pemerintah, parlemen, dan partai politik untuk memberi perhatian penuh. Ketiga, semua masalah yang dihadapi adalah proses politik, oleh kebijakan-kebijakan para pemangku. Dengan begitu, menurut Din, apabila langkah-langkah dari kebijakan itu bisa diambil, maka sebagian masalah bisa teratasi. (ase)
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

Janji Suyudi saat Jadi Kapolri, Tegakkan Keadilan hingga Ingin Lebih Dekat Dengan Masyarakat

Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri. Suyudi berjanji akan membenahi institusi Polri untuk meraih kepercayaan masyarakat Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
2 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut