Presiden: Saya Cinta Muhammadiyah
- ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
"Sekarang ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektare lahan. Ini yang akan nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Akan tetapi, pemerintah akan mengambil kembali lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan diberikan status legal.
"Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik," ujarnya.
Sektor kedua dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan ialah mengenai akses permodalan. Dalam sektor ini, pemerintah mengupayakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Akses permodalan yang kita mulai saat ini dengan KUR, interest yang dulu 22 persen sekarang menjadi 9 persen dan akan kita upayakan tekan lagi ke angka 7 persen," Jokowi menjelaskan.
Sementara itu, mengenai sektor pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo menyerukan untuk memfokuskan diri pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan angkatan kerja yang lebih didominasi oleh latar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, menjadikan angkatan kerja yang memiliki keterampilan khusus amat dibutuhkan.
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar dalam Tanwir Muhammadiyah ini turut terlahir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan keadilan sosial di Tanah Air. "Semoga dari sini hadir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial di Tanah Air kita," katanya.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tampak pula hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
