- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
VIVA.co.id - Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal menilai, permintaan agar dana cukai rokok digunakan secara khusus untuk dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, atau BPJS Kesehatan adalah wajar.
Alasannya, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit dalam hal keuangan.
"Cukai rokok, merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada 2017, target cukai rokok sebesar Rp150 triliun," ujar Iqbal, saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 17 Maret 2017.
Kendati demikian, menurut Iqbal, berdasarkan peraturan yang ada, pendapatan dari cukai termasuk cukai rokok dan pendapatan lainnya harus masuk ke dalam APBN.
"Jika sudah masuk ke APBN, setelah itu baru dialokasikan untuk program-program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Jadi, tidak bisa cukai rokok langsung dialokasikan untuk BPJS," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Iqbal menjelaskan, solusinya agar anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditambah, ini bisa diambil dari pendapatan cukai rokok yang masuk ke APBN, berdasarkan kebutuhan BPJS.
Dia menyarankan, BPJS harus memperbanyak kepesertaan mandiri, agar dana dari peserta mandiri dapat digunakan membantu peserta tidak mampu yang biasa disebut subsidi silang.
"Kami minta Kementerian Kesehatan untuk lebih mengedepankan program promotif preventif di masyarakat. Saya kira, ini merupakan salah satu cara untuk menekan defisit BPJS Kesehatan," kata Iqbal.
Sebelumnya, besarnya potensi defisit BPJS Kesehatan membuat pemerintah berupaya untuk mencari jalan, guna menutupi celah defisit. Saat ini, upaya yang tengah dibahas adalah kenaikan cukai rokok.
Pendapatan dari cukai rokok nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Namun, rencana itu masih berada dalam taraf pembahasan. (asp)
