Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat RI berencana menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah, terkait penyelenggaraan ibadah haji 2017 pada Kamis lalu, 13 April 2017. Namun, rapat batal dilakukan, lantaran empat menteri yang diundang tidak datang dan hanya mengirim perwakilan masing-masing.
Ketua Komisi Agama DPR RI, Ali Taher mengatakan, rapat konsultasi itu bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1438 H. Selain itu, ada hal yang dinilai menjadi perhatian terkait penambahan kuota sebanyak 52.200 orang.
"Kami ingin memastikan dan pemerintah harus fokus akan hal itu, bagaimana Kemenag, Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan Kemenhub (Kementerian Perhubungan) dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji ini," ujar Ali, saat dihubungi VIVA.co.id, Sabtu 15 April 2017.
Baca Juga :
Jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Diimbau Gunakan Masker selama Bulan Ramadhan, Ada Apa?
Menurut Ali, dengan ditambahnya jumlah jemaah tersebut, tentunya menjadi tugas pemerintah melakukan kesiapan jauh hari, agar ketika pelaksanaan tidak terjadi kendala yang berarti.
"Bertambahnya kuota, pasti memerlukan penambahan armada, atau kloter. Bagaimana kesiapan armada, baik Saudi Airline dan Garuda Indonesia," kata Ali.
Selain armada, hal yang harus dipastikan juga terkait visa dan paspor. Ali tidak ingin, saat keberangkatan persoalan visa menjadi masalah yang membuat jemaah tertunda, bahkan batal berangkat.
"Jangan sampai, jemaah yang sudah lama menunggu untuk menjadi tamu Allah ini tidak bisa menunaikan ibadah haji. Seperti tahun lalu, jemaah batal berangkat, karena kesalahan administrasi, kasihan," ujar Ketua Komisi VIII ini.
Poltisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan, kementerian lain juga berperan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Seperti Kemenhub, Dirjen Imigrasi, dan Kemenkes.
"Persoalan transportasi, kesehatan jemaah selama keberangkatan dan di lokasi, harus menjadi perhatian. Alat kesehatan, serta perlengkapan selama ibadah, juga harus terjamin. Bagi yang tinggal dipelosok, pulau-pulau harus dipastikan bisa mendapatkan akses," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai, pemerintah juga perlu memperhatikan perlindungan jemaah, baik menghindari tersesat di lapangan sampai antisipasi musibah, serta asuransi.
"Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di lapangan, untuk itu kami dari Komisi VIII meminta pemerintah mempersiapkan betul keamanan jemaah haji ini. Peran aparat keamanan, juga sangat krusial dalam kondisi saat ini," ujar Sodik.
Menurut Sodik, bertambahkan kuota jamaah haji akan membuat pemerintah bekerja lebih. Sodik tidak ingin, para tamu Allah ini mendapatkan pelayanan yang baik, baik sebelum, atau setelah pelaksanaan.
"Semoga saja, para jemaah mendapatkan yang terbaik. Pelaksaan ibadah haji tahun ini akan menjadi pelaksaan terbaik, juga untuk masa yang akan datang," kata Sodik yang juga politisi Gerindra.
Seperti diberitakan, rapat konsultasi yang diagendakan mengundang empat, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (asp)
Seperti diberitakan, rapat konsultasi yang diagendakan mengundang empat, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bertambahnya kuota, pasti memerlukan penambahan armada, atau kloter. Bagaimana kesiapan armada, baik Saudi Airline dan Garuda Indonesia," kata Ali.
