KPK Apresiasi Penolak Hak Angket E-KTP di DPR

Sidang paripurna Hak Angket e-KTP berujung walk out tiga fraksi, Jumat (28/4/2018).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKB yang menolak hak angket perkara e-KTP. Mereka memilih walkout saat Rapat Paripurna DPR memutuskan menerima usulan yang diajukan Komisi III.

img_title Status Wapres Gibran Jadi Sorotan, Hak Angket DPR hingga Pemakzulan Mengemuka

Hak angket ini ditujukan untuk mendesak KPK membuka BAP (berita acara pemeriksaan) dan rekaman pemeriksaan atas mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami hargai fraksi yang menolak hak angket," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat 28 April 2017.

img_title Dasco Buka Suara soal Usulan Hak Angket Ijazah Gibran

Menurut Febri, hak angket di DPR ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, mekanisme politik yang digulirkan tersebut berpotensi mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

Apalagi, Miryam kini berstatus tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP.

img_title Cak Imin Lontarkan Komentar Menohok saat Ditanya soal Hak Angket Ijazah Gibran

"Hak angket ini masuk proses hukum dan berisiko mengintervensi. Ini tidak baik bagi KPK dan penegakan hukum. Apalagi saat ini sedang berlangsung persidangan e-KTP," ujar Febri. (ren)

Menkum HAM Imipas, Yusril Ihza Mahendra

Yusril Sebut Hak Angket Sepenuhnya Kewenangan DPR

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza mengatakan hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat

img_title
VIVA.co.id
10 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut