Usai Diperiksa KPK, Ini Kata Imam Besar Istiqlal

Imam Besar Masjid Iqtiqlal yang juga Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan Alquran dan korupsi pengadaan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Nasarudin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq.

img_title KPK Periksa 18 Camat di Klaten, Dalami Pengadaan Jasa Event Organizer

Usai diperiksa, mantan Wakil Menteri Agama itu mengaku ditanya penyidik terkait perjalanan atau proses pengadaan Alquran dan labotarium komputer di Kemenag yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut. Kepada awak media, Nasarudin mengaku tidak paham perkara korupsi yang menyeret namanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dimintai juga pendapat tentang saudara Fahd. Pada waktu itu saya sudah menjadi Wamen (Wakil Menteri Agama, red). Jadi saya sudah tidak tahu-menahu banyak," ujar Nasaruddin, di gedung KPK, Senin, 15 Mei 2017. Sebelumnya, Nasaruddin pernah menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam.

img_title Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Nama Nasaruddin sendiri sempat mencuat dalam persidangan mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya, serta mantan pejabat Kemenag, Ahmad Jauhari. Kini ketiganya telah mendapat hukum tetap pada perkaranya.

Selain Nasaruddin, para saksi dari swasta hari ini telah penuhi panggilan KPK di antaranya, Syamsu Rachman, Agus Sugianto, Wahab, dan Vasco Ruseimy.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

Keempat orang ini juga sudah tak asing dengan KPK, lantaran kerap diperiksa ketika lembaga antirasuah itu mengusut anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnain Djabar dan anaknya, Dendi Prasetya, dalam kasus serupa.

Sebelumnya, Fahd El Fouz dijerat kasus dugaan suap penggiringan anggaran pengadaan Alquran di DPR RI dan dugaan korupsi pengadaan laboratorium komputer di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012. (ase)

Ilustrasi Gedung KPK

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara usai DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut