- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Istana Kepresidenan mengaku keberatan dengan penambahan 15 anggota DPR. Walau itu adalah kesepakatan dewan dengan pemerintah sendiri.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, jumlah yang sekarang yakni 560 anggota dewan dianggap masih sangat relevan. "Ya pada prinsipnya sebenarnya pemerintah melihat jumlah kursi 560 sekarang ini sudah cukup. Kalau kemudian ada sebaran yang dianggap kurang kan bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil," ujar Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.
Pramono menerangkan, saat ini juga tidak ada penambahan provinsi. Begitu juga dengan jumlah pemilih, yang menurutnya relatif tidak ada perubahan berarti antara pemilih tahun 2014 dengan 2019 nanti.
Meski begitu, lanjut politisi senior PDI Perjuangan itu, karena keinginan DPR maka pemerintah menghormati itu. "Karena merekalah yang kemudian akan secara langsung berinteraksi dan tahu tentang apa kebutuhannya," katanya.
Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR pada 2019 nanti, otomatis anggaran juga akan membengkak. Sehingga, pemerintah harus mengeluarkan tambahan anggaran. "Ya kalau pemerintah pinginnya jumlahnya seperti itu," katanya.
Dalam perhitungan Indonesia Budget Center, penambahan 15 kursi ini hanya membuat uang rakyat boros karena akan menyedot APBN sebesar Rp56 miliar pertahun. Dirincikan dengan contoh anggaran untuk satu anggota DPR yang bisa mencapai Rp3,7 miliar pertahun.
"Rp3,7 miliar ini dari gaji dan tunjangan Rp 694,73 juta/tahun, pengadaan tenaga ahli dan asisten sebanyak 5 orang Rp420 juta/tahun, biaya uang muka untuk pembelian kendaraan Rp116,65 juta, biaya dana reses Rp2,36 miliar/tahun, dan biaya pengadaan operasional rumah aspirasi Rp150 juta/tahun," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam dalam keterangannya, Rabu, 31 Mei 2017.