- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Populasi pertumbuhan kendaraan di Makassar yang tak terbendung membuat pemerintah kota tersebut mengusulkan pembangunan solusi transportasi Light Rapid Transport atau LRT.
Menurut data Pemkot, populasi mobil di Makassar telah mencapai sekitar satu juta unit, hampir sama dengan jumlah penduduk kota Makassar. Sedangkan populasi motor sebanyak dua juta. Dengan kondisi tersebut, Pemkot Makassar menilai LRT adalah terobosan.
“Cukup ngeri jika melihat statistik seperti itu sehingga terobosan LRT tidak bisa diabaikan,” kata Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dalam keterangannya, Rabu 7 Juni 2017.
Orang nomor satu Kota Makassar itu mengatakan LRT sudah menyangkut urgensi. Dia menyampaikan usulan LRT ke Lembaga Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dari survei kepuasan publik Makassar yang dilakukannya setiap enam bulan, ditemukan terjadinya pergeseran masalah yang dihadapi. Masyarakat saat ini menempatkan kemacetan adalah hal yang paling utama dikeluhkan.
“Kami sudah punya studi tentang kemacetan. Kesimpulan dari studi itu adalah jika tahun 2017 tidak ada terobosan radikal, soal solusi transportasi, maka Makassar terancam stroke. LRT inilah solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Danny.
Selain usulan LRT, Pemkot juga punya rancangan jalan tol dan saat ini sudah dibantu JICA serta sokongan dari investor.
“Alhamdulillah Pak menteri PU sudah menyampaikan persetujuannya,” kata dia.
Alasan lain mengusulkan LRT yakni tidak adanya jalan yang secara kontinu menghubungkan sisi barat kota ke timur. Padahal dari hasil kajian yang pernah dilakukan lima tahun sebelumnya, pergerakan masyarakat dari timur ke barat dan sebaliknya setiap harinya bisa mencapai 675.000 orang.
“Cuma ada tiga ruas jalan. Sementara tidak ada yang kontinu. Tapi ini given yang memang sudah ada sebelum saya menjabat wali kota, maka terobosan yang paling bisa kita lakukan adalah elevated LRT (LRT melayang),” kata dia.
Dalam visi Pemkot, LRT ini akan melalui rel melayang sepanjang 16,7 km dengan prediksi waktu pembangunan selama 12 bulan.
Dia berharap proyek ini menjadi prioritas KPBU sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di Makassar. Danny juga mengusulkan jalan tol melayang dalam kota sepanjang 70,64 km yang akan berfungsi sebagai ring road.
Untuk diketahui, KPBU adalah skema kerja sama pembangunan yang melibatkan swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi.
Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema KPBU tersebut.
Adapun beberapa lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJPK.
