- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan silaturahmi dengan Presiden RI Joko Widodo pada liburan Lebaran pertama kemarin. Para ulama meminta Presiden menyelesaikan berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam.
"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya dalam momentum halal bi halal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog," ungkap KH Bachtiar Nasir (UBN) selaku Ketua GNPF MUI, dalam keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id, Selasa 27 Juni 2017.
Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan.
"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," katanya.
Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini juga menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan.
"Presiden membuka komunikasi dan memberi saran ke Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.
Sementara itu Plt Sekretaris GNPF MUI, M. Luthfie Hakim, menambahkan adanya suasana paradoksal. Pada satu sisi, Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan.
"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," katanya.
GNPF mengharapkan dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.
Menurutnya, Presiden menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata.
Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini. (ren)
