Hotman Paris: Kasus Mobile 8 Bermuatan Politis
- Anwar Sadat
VIVA.co.id – Bos MNC Group Hary Tanoesudibjo kembali diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007-2009.
Kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea, menuding kasus tersebut sarat muatan politis. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan dalam sidang praperadilan bahwa Kejaksaan Agung tidak berwenang menangani kasus tersebut.
"Saya melihat dari sisi hukum pasca Pilkada DKI, ada dua dibuka lagi. Kasus yang sudah praperadilan dan sms ancaman pada Januari 2016. Selama satu setengah tahun tidak pernah ada masalah," ujar Hotman kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.
Dijelaskan Hotman, surat pemanggilan yang dilayangkan Kejagung saat ini sama persis dengan tahun lalu. Hotman yakin surat yang diterima sama persis dengan surat pemanggilan sebelumnya.
"Soal restitusi pajak PT Mobile 8 sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan kewenangan Kejaksaan, karena itu menyangkut pidana pajak. Dugaan pidana pajak yang merupakan kewenangan PPNS Ditjen Pajak," katanya.
Setelah praperadilan tersebut, Kejaksaan menurut Hotman telah dengan sukarela mengeluarkan SP3 bahkan dalam surat tersebut merujuk pada putusan praperadilan.
SP3 itu berisi penghentian penyidikan dugaan tindak pidana restitusi perpajakan di PT Mobile 8. Karena itu, Hotman merasa aneh kenapa perkara yang sudah diputus pengadilan kini dibuka kembali.
"Kita bingung perkara yang sudah diputus pengadilan, isinya juga sama dengan SP3, kenapa sampai dibuka lagi. Dengan jelas SP3 berisi menghentikan dugaan pidana restitusi pajak di Mobile8 sesuai dengan putusan praperadilan," katanya
Hotman menegaskan, putusan praperadilan ketika itu menyangkut kewenangan kompetensi absolut. Dimana masalah restitusi pajak bukan kewenangan Kejaksaan.
"Mau 1.000 bukti baru pun yang diberikan kalau terkait pajak bukan kewenangan Kejaksaan. Kalau alasannya ada bukti baru, ya, SP3-nya di buka dulu dong, terus bagaimana itu putusan praperadilan," ujarnya.
Hotman mengingatkan pembatalan status tersangka bukan dilatarbelakangi kurangnya alat bukti. Melainkan kasus dugaan restitusi tersebut bukan kewenangan kejaksaan.
Sementara itu, Hotman juga menuding adanya conflict of interest dalam kasus tersebut. Apalagi Jaksa Julianto kini tengah berperkara dengan kliennya.
