- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA.co.id – Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengimbau masyarakat, agar berhati-hati dan cermat terhadap warga pendatang yang minim untuk bersosial kepada masyarakat, atau minus.
Hal tersebut ditekankan, usai kembali terungkapnya pelaku bom panci Agus Wiguna asal Kabupaten Garut yang menetap di sebuah kamar kontrakan Kubang Bereum nomor 35 RT 07/11 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.
Menurutnya, semua unsur di daerah, agar peka menilai terhadap warga pendatang. "Dia resmi ada, tetapi dia ada itu aktif enggak berinteraksi dengan masyarakat? Kalau dia eksistensinya ada dan tidak aktif, itu kan rapotnya minus," katanya di Bandung Jawa Barat, Senin 10 Juli 2017.
Maka dari itu, lanjut Emil panggilan akrab Ridwan Kamil, jika dalam sebuah pemukiman mendapatkan fenomena tersebut, masyarakat agar peka dan segera melaporkan kepada aparat berwenang.
"Nah, kalau dia kumpulan orang-orang minus, itu yang harus dicurigai. Karena kalau dia positif, berarti mudah dideteksi, orangnya kenal, berkomunikasi," ujarnya.
Emil menambahkan, untuk memangkas potensi keberadaan orang yang dicurigai masuk dalam kelompok radikal, operasi yustisi di tingkat Kelurahan agar dimaksimalkan.
"Operasi yustisi kelurahan via RT RW segera ditingkatkan, dengan format yang disiapkan. Jadi, formatnya kan ada form evaluasi juga," katanya.
Terpisah, sebelumnya Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan, daerah yang merupakan objek urbanisasi harus menjadi atensi aparat daerah untuk memangkas potensi sarang teroris.
"Saya tidak mau menyebut suatu daerah sebagai sarang teroris, namun daerah yang menjadi tempat persembunyian teroris biasanya disebut diving area, atau daerah penyelaman. Area tersebut kebanyakan di daerah urbanisasi yang sulit di data secara adminstrasi," ujar Hasanuddin di usai kegiatan halal bil halal di kantor DPD PDIP Jawa Barat Kota Bandung, Minggu 9 Juli 2017.
Menurutnya, peran kewilayahan sebagai ujung tombak menangkal keberadaan pendatang yang mencurigakan mengarah pada kelompok radikal harus diperbarui.
"Harus ada antisipasi dengan memperbaiki kondisi sosial dan tingkat keamanan. Juga mengontrol KTP urban, sehingga dapat terlihat jelas yang tidak memiliki identitas, sehingga warga lebih mendapat perlindungan dari negara," jelasnya.
