KPK Mengadu kepada Adik Gus Dur, Sering Diserang
- Dokumentasi KPK
VIVA.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, menemui Salahuddin Wahid alias Gus Solah, pengasuh Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Juli 2017.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah kiai dari para santri Tebuireng itu, Agus Rahardjo membincangkan banyak hal dengan Gus Solah, terutama masalah yang sering dihadapi KPK selama ini.
Sebagaimana keterangan tertulis KPK yang diterima VIVA.co.id, Agus tak menyebutkan terperinci tentang masalah-masalah yang mendera KPK sejak didirikan pada 2002. Namun, katanya, "Serangan-serangan yang dihadapi KPK sejak berdiri tidak mungkin dapat dilewati tanpa dukungan dan bantuan masyarakat."
Dukungan pemuka agama, termasuk ulama atau kiai, sebagai bagian dari masyarakat, menurut Agus, selalu menguatkan KPK. Pemuka agama jugalah yang paling menyadari ketika ada masalah bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan yang didompleng isu pemberantasan korupsi.
KPK berharap peran lebih aktif pemuka agama dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan demi mencegah korupsi, tak hanya di pusat tetapi juga daerah. "KPK berharap dapat hadir juga di pesantren-pesantren, gereja lintas denominasi, pura dan vihara untuk menyuarakan antikorupsi."
Agus juga menyatakan, "Penuntasan kasus-kasus yang ada tetap akan diselesaikan sesuai koridor hukum yang berlaku". Namun tak dijelaskan kasus-kasus yang dimaksud spesifik berkaitan dengan pengusutan perkara korupsi pengadaan e-KTP atau lainnya.
Korupsi dan narkoba
Gus Solah, adik kandung mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tak segan menyatakan dengan lugas mendukung sepenuhnya KPK. Alasannya, korupsi termasuk kejahatan terorganisasi, bukan kriminal biasa, seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme.
Tiga kejahatan utama itu, kata Gus Solah, dialami semua negara di dunia. Namun Indonesia, menurutnya, termasuk negara yang terlambat mencegahnya hingga korupsi kian merajalela. "Indonesia termasuk terbelakang menghadapinya. Salah satunya lewat sistem hukum yang lemah, perlawanannya (terhadap korupsi) belum didukung semua pihak," katanya.
Mantan Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia itu menilai keberadaan KPK memang membuat Indonesia lebih baik, meski korupsi tetap merajalela. Tetapi, dia mengamati, "indeks prestasi korupsi Indonesia namun beberapa tahun tertahan dan melambat."
