Kenapa Kasus Novel Baswedan Beda dengan Teroris
- ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
VIVA.co.id – Sudah lebih dari 100 hari kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan masih belum terungkap. Polisi beranggapan minimnya saksi menjadi kendala terungkapnya kasus ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono bahkan membandingkan kasus pengungkapan jaringan teroris dengan kasus Novel.
"Kalau pelaku teroris kita punya data, data jaringannya sudah, ada sudah terdata. Kita pantau, sudah ada, ini kita (kasus Novel) tanya saksi yang melihat tidak ada," kata Argo, Senin, 31 Juli 2017.
Bahkan, ia juga membandingkan beberapa kasus yang hingga kini belum bisa terungkap, salah satunya tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, Akseyna Ahad Dori yang sudah hampir tiga tahun belum terungkap. Kendala dalam kasus ini pun sama yakni minimnya saksi mata saat kejadian.
"Sudah berapa tahun, belum ketemu juga (pembunuhan Akseyna). Terus yang di Jakarta Barat, keluarga asal Sumut sampai sekarang belum kita dapatkan itu karena suasana di TKP dan di lapangan," katanya.
Jika saksi dan barang bukti kuat, mantan Kabid Humas Polda Jatim ini meyakini kasus Novel akan cepat terungkap.
"Di Daan Mogot (kasus perampokan) kan ada CCTV kita cek, di Karawaci juga kita tahu, setelah kita tahu baru kita tangkap pelaku," ujarnya.
Untuk diketahui, Novel Baswedan disiram dengan air keras oleh orang tidak dikenal. Saat itu, Novel sedang berjalan menuju rumahnya usai menunaikan ibadah salat Subuh, Selasa 11 April 2017 di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Saat ini, polisi sudah mengantongi dua dari tiga sketsa terduga pelaku penyerangan. Bahkan, satu sketsa pelaku sudah diungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai bertemu Presiden Joko Widodo yang ingin menanyakan kelanjutan kasus Novel.
Novel Baswedan Sebut Perkara Pertamina Tak Ada Mens Rea: Minta KY dan Bawas MA Periksa Laporan Kerry
Novel Baswedan menanggapi langkah Kerry Riza melaporkan empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).
