Hatta Ali Bantah Bertemu Setya Novanto di Surabaya

Ketua DPR Setya Novanto (tengah).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, membantah kabar pertemuannya dengan Ketua DPR RI Setya Novanto di Surabaya beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dikabarkan terkait kasus yang sedang dihadapi politikus Golkar tersebut.

img_title Bahlil Tepis Setya Novanto Masuk Struktur Partai Golkar

"Itu tidak pernah, janganlah menyebarkan fitnah," kata Hatta di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hatta mengatakan, kedatangannya ke Surabaya dalam kapasitas sebagai penguji program doktor di Surabaya. "Ketemu bagaimana? Saya penguji. Selesai nguji sudah buyar. Enggak pernah saya ngomong," ujarnya menegaskan.

img_title Peluang Setnov jadi Pengurus Partai, Golkar: Dia Senior, Tak Mungkin Dibawah Bahlil

Ia menambahkan, banyak saksi yang melihatnya menguji disertasi doktor di sebuah universitas di Surabaya tersebut. "Ya fitnah ini semua. Kan banyak saksi kebetulan hadir juga dari KY," ujar Hatta yang juga Guru Besar Hukum Universitas Airlangga.

Meskipun merasa di fitnah, Hatta tidak ingin memperpanjang masalah ini, dengan membawanya ke ranah hukum. "Biarkan saja, biar Tuhan yang balas.”

img_title Penjelasan Resmi Kakanwil Ditjenpas Jabar Terkait Pembebasan Bersyarat Setya Novanto

Kabar pertemuan Ketua MA Hatta Ali dengan Ketua DPR RI Setya Novanto sebelumnya disampaikan Ketua Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, pertemuan keduanya berlangsung pada 22 Juli 2017 di sela sidang terbuka disertasi doktor politisi Partai Golkar Adies Kadir di Surabaya.

"Pertemuan itu diduga dan dicurigai terjadi dalam upaya Setya Novanto untuk bisa lolos dari jeratan hukum dugaan korupsi dana e-KTP, khususnya melalui sidang praperadilan," kata Doli melalui keterangan tertulis, Senin, 21 Agustus 2017. (mus)

Setya Novanto.

Satu Rumah Setya Novanto di Kupang Dilelang KPK

Aset Setya Novanto dijual KPK dengan nilai limit Rp2.181.065.000 atau Rp2,18 miliar. Bila masyarakat ingin membeli aset itu, maka harus setor uang jaminan sebesar Rp1 M

img_title
VIVA.co.id
26 November 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut