- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Indonesia dituntut berperan lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State terhadap etnis Rohingya. Situasi krisis di Myanmar telah menyebabkan ribuan orang dari etnis Rohingya tewas dan ribuan lainnya memilih eksodus ke Bangladesh.
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia menjadi pemimpin dalam mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Indonesia harus mendesak ASEAN untuk menggelar sidang darurat membahas genosida etnis Rohingya oleh militer Myanmar.
"Kalau Menlu RI sudah kembali dari Myanmar, pemerintah Indonesia bisa minta sidang darurat untuk membicarakan kondisi di internasional," kata Hikmahanto Juwana dalam perbincangan di tvOne, Selasa, 5 September 2017.
Hikmahanto mengatakan dalam hukum internasional, ada istilah responsibility to protect (RtoP) apabila terjadi di suatu pemerintahan negara ethnic cleansing atau genosida, maka negara mana pun wajib melakukan responsibility to protect. "Nah, masalahnya apa ini perlu dilakukan PBB atau ASEAN. ASEAN harus bermanfaat untuk bangsa ini," ujarnya.
Menurutnya, ASEAN harus bersikap tegas dengan memberlakukan embargo ekonomi untuk Myanmar. Sebab, misi kemanusiaan saja tidak cukup, karena apa yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya terus berulang.
"Kalau tidak efektif ya dengan cara kekerasan, intervensi militer," tegasnya. Ia berharap, Indonesia sebagai negara tertua di ASEAN bisa memimpin inisiatif melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan etnis Rohingya.
Kekerasan terakhir di negara bagian Rakhine di barat laut Myanmar dimulai pada 25 Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer.
Bentrokan berikutnya dan serangan balik militer telah menewaskan setidaknya 400 orang dan memicu eksodus hampir 90.000 orang Muslim Rohingya ke Bangladesh.
