Pemuda Muhammadiyah: Pejabat, PNS, Perlu Diajari Pancasila
VIVA.co.id - Persoalan keberagaman dan Pancasila, masih menjadi perdebatan. Bahkan belakang menjadi hangat, saat Pilkada DKI 2017.
Pemerintah bahkan kembali terus mencanangkan soal Pancasila, dengan berbagai selogan seperti 'Saya Indonesia, saya Pancasila' hingga dibentuknya Unit Kerja Presiden (UKP) Pancasila.
Dalam diskusi bertajuk "Bhineka Tunggal Ika Penghuni 'Rumah' NKRI", di Bina Graha, Kantor Staf Presiden kompleks Istana, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dalam organisasinya kemajemukan adalah final, yang diistilahkan sebagai Darul Ahdi Wasyahadah.
"Muhammadiyah memposisikan keberagaman itu sebagai darul ahdi, kesepakatan bersama tempat kita tinggal bersama, kita jaga, ini sudah final. Wahsyahadah, pembuktian," kata Dahnil, dalam pemaparan diskusinya, Kamis, 7 September 2017.
Karena sudah final itu, maka tidak perlu lagi pihaknya diajarkan menjadi Pancasilais. Dahnil bahkan menyebutkan, yang paling pantas diajarkan Pancasila adalah pemerintah daerah hingga politisi.
"Kalau ingin menghadirkan Pancasila itu bukan bahan pidato. Yang paling butuh diajari Pancasila itu kepala daerah, PNS, politisi itu yang paling butuh diajari Pancasila. Kalau kami (Muhammadiyah) sudah otentik, udah darahnya. Kalau kami sudah selesai, darul ahdi tadi," jelas Dahnil.
Untuk itu, lanjut Dahnil, UKP Pancasila yang dipimpin Yudi Latif, tidak perlu repot-repot untuk mencari pihak mana yang harusnya diajarkan untuk menjadi pancasilais.
"Maka tugas utamanya mas Yudi mempancasilakan politisi, PNS, birokrasi dan pejabat pejabat publik," katanya.
Cendekiawan: Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Benteng Utama RI untuk Bangkit
Sukidi membeberkan 5 krisis utama yang melanda bangsa, yakni pemusatan kekuasaan, hukum yang dipersenjatai, politik perpecahan, hingga ketimpangan ekonomi.
