- VIVA.co.id/Daru Waskita
VIVA.co.id - Aparat Kepolisian mencegati massa aksi demonstrasi solidaritas untuk etnis muslim Rohingya yang akan memasuki Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat, 8 September 2017.
Ribuan orang itu datang dari Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Boyolali, Klaten, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah. Mulanya massa berencana berunjuk rasa di kompleks Candi Borobudur. Namun polisi dan pemerintah melarang mereka karena Borobudur adalah objek vital; tempat ibadah terbesar umat Buddha di Indonesia sekaligus lokasi wisata dan situs sejarah yang dilindungi.
Massa dari kabupaten setempat kemudian diarahkan menyampaikan aspirasi mereka seputar krisis kemanusiaan Rohingya di Masjid An-Nuur, Desa Sawitan, Kecamatan Mungkit. Tapi massa dari luar memaksa masuk Magelang. Mereka menggunakan mobil pribadi, bus maupun sepeda motor.
Petugas gabungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah DI Yogyakarta menghadang massa dari luar daerah itu di sejumlah titik perbatasan, misalnya di Jembatan Tempel, Jalan Magelang, perbatasan DI Yogyakarta dengan Jawa Tengah.
Penghadangan juga terjadi di perbatasan Yogyakarta-Solo tepatnya di kawasan Candi Prambanan. Setiap kendaraan pribadi atau bus yang membawa simpatisan ormas untuk aksi solidaritas Rohingya langsung dihentikan dan diminta kembali. Masa bela Rohingnya tak dapat berbuat banyak dengan tindakan petugas melarang berdemonstrasi ke Magelang.
Polda Jawa Tengah dan Polda DI Yogyakarta mengingatkan telah melarang massa berdemonstrasi di Candi Borobudur. "Sudah ada larangan, bahkan Kapolri sudah memerintahkan tidak memberiksn izin menggelar aksi bela Rohingya di Borobudur," kata Kepala Bida Hubungan Masyarakat Polda DI Yogyakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi Yulianto.
Jalur yang bukan utama namun bisa menjadi akses ke Magelang yang melalui Yogyakarta juga dijaga ketat oleh petugas gabungan. "Tidak mungkin lolos dari pemeriksaan petugas," katanya.
Pengungsi Rohingya Tetap Dibantu tapi RI Perhatikan Kepentingan Nasional, Menurut Kemenkumham
Kemenkumham Aceh menegaskan penanganan pengungsi etnis Rohingya di sejumlah tempat di provinsi Aceh tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan nasional.
