Muhammadiyah Mengapresiasi Langkah Pemerintah atas Rohingya

Pengajian bulanan PP Muhammadiyah dengan tema Rohingya
Sumber :
  • VIVA.co.id/Irwandi Arsyad

VIVA.co.id – Krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, tengah menjadi sorotan dunia. Bahkan berbagai kecaman dan protes terhadap langkah pemerintah Myanmar atas orang Rohingya itu terus disampaikan, termasuk dari Indonesia.

6 Perguruan Pencak Silat Indonesia Tersebar di Dunia, Ada Muhammadiyah

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengatakan, tidak ada yang salah dengan reaksi yang muncul terhadap konflik yang terjadi di Rohingya, Myanmar. Terutama atas dasar solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap permasalahan kemanusiaan tersebut.

Meskipun bukan solidaritas agama, sebagai warga Indonesia kata Hajriyanto, harus punya solidaritas kemanusiaan terhadap derita etnis Rohingya. Hal itu jelas diterakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. 

Menteri Muhadjir: Idul Fitri Tahun Ini Hampir Bisa Dipastikan Jatuh pada 10 April

"Walaupun tanpa semangat keislaman pun kita harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap Rohingya," kata Hajriyanto dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah dengan tema "Kebijakan Politik dan Bantuan Kemanusiaan Bagi Rohingya: di Auditorium Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam 8 September 2017.

Hajriyanto memaklumi bahwa banyak kalangan dan pihak yang meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tegas terhadap krisis di Myanmar.

Muhammadiyah Dorong MK Bekerja Lebih Profesional Adili Sengketa Pemilu

"Maka ketika kita mendesak agar pemerintah mengambill kebijakan yang tegas terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Maka itu tidak menyalahi," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk mengatasi tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis minoritas di Myanmar, Indonesia bisa menggunakan beberapa langkah.

Pertama melalui organisasi negara-negara di Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yaitu dengan mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk ikut mengatasi persoalan kemanusiaan itu. Apalagi Myanmar adalah salah satu negara anggota ASEAN.

Kedua, dengan menggunakan jalur Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari OKI. Ketiga yakni melalui jalur Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Alhamdulillah PBB sudah mulai membentuk tim pencari fakta," ujarnya.

Muhammadiyah juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sudah bertemu dengan pemerintah Myanmar dan juga pemerintah Bangladesh. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diberi akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Muslim Rohingya.

"Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada bantuan kemanusiaan untuk Rohingya," ujar mantan Wakil Ketua MPR itu. (ren)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya