Politikus PDIP Minta Kasus Bayi Debora Dipidanakan

Iklan RS Mitra Keluarga Kalideres.
Sumber :
  • Repro Instagram

VIVA.co.id – Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan meminta agar kasus kematian bayi Debora akibat tak tertangani rumah sakit, supaya masuk dalam ranah pidana.

img_title Nikita Mirzani Telepon Rieke Diah Pitaloka Tengah Malam dari Penjara, Ternyata Minta Tolong Ini

"(Saya) mendesak aparat penegak hukum memproses pidana pelanggaran yang dilakukan rumah sakit swasta," ujar Rieke, Senin 11 September 2017.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Rieke, apa yang dialami oleh bayi Debora sebagai tindakan tidak manusiawi. Atas itu, ia berharap, agar investigasi terhadap kasus itu dilakukan menyeluruh.

img_title Terpopuler: Putri Andre Taulany Bicara Soal Curhatan Keluarga Hancur, Wajah Baby Soso Tak Sengaja Terekam

Di bagian lain, Rieke juga meminta BPJS Kesehatan, agar memperluas proses kerja sama dengan RS swasta. Termasuk, juga mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk menertibkan RS yang masih nakal dan menolak layanan BPJS.

"Pemerintah harus lebih serius dan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap rumah sakit swasta," ujarnya.

img_title Sering Dapat Ancaman dan Teror, Ini yang Bikin Rieke Diah Pitaloka Bertahan di Dunia Politik

Kasus kematian bayi Debora terjadi pada Minggu 3 September 2017, ketika anak berusia empat bulan ini terpaksa dilarikan ke IGD Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Saat itu, bayi perempuan ini langsung ditangani medis melalui penyedotan lendir dan diberikan pengencer dahak. Namun, kondisi makin buruk, ibu Debora, Henny Silalahi pun meminta, agar bayinya dimasukkan ke Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Namun sayang, RS menolak lantaran keluarga pasien tak memiliki uang muka yang cukup. Bayi Debora pun akhirnya meninggal. (asp)

Rieke Diah Pitaloka Bongkar Bahaya Child Grooming

Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Menilai Dampak HAM soal Wilayah Tambang di Ujung Kulon

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka desak pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut