KPAI Minta RS Mitra Keluarga Ditutup Sementara
- Google Maps
VIVA.co.id – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau KPAI bidang kesehatan, Siti Hikmawati meminta pemerintah memberikan hukuman kepada pihak RS Mitra Keluarga Kalideres, terkait kasus tewasnya bayi berusia empat bulan, Tiara Debora Simanjorang.
Menurut Siti, hukuman bisa dilakukan dengan penutupan sementara hingga hasil investigasi kasus ini selesai secara menyeluruh.
"Mengenai punishment (hukuman), tentu saja itu didasarkan berdasarkan investigasi. Punishment bisa dilakukan pemberian surat peringatan 1, 2, 3, bisa juga dilakukan penutupan sementara," kata Siti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 13 September 2017.
Ia menjelaskan, fungsi penutupan sementara, agar pihak pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan perbaikan. "Karena bagaimana pun layanan kesehatan yang disiapkan negara belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Sehingga kita memerlukan bantuan dari rumah sakit swasta," ujarnya.
Namun, jika nantinya dalam hasil investigasi pihak RS Mitra Keluarga melakukan kesalahan, maka bukan tidak mungkin pihak KPAI merekomendasikan untuk mencabut izin "Jadi kami melihat dulu nanti hasil investigasi," ucapnya.
Terlepas dari masalah hukuman, Siti menyebut dalam kasus ini KPAI tetap bertindak masalah keberpihakan kepada anak.
"Punishment (hukuman) itu menjadi urutan kedua. Karena kami melihat ketika terjadi kesalahan apa yang harus diperbaiki terhadap anak, seberapa besar dampaknya, itu yang menjadi concern utama kami. Bahwa kemudian nanti terjadi kelalaian urusannya menjadi proses hukum," ujarnya.
Sementara itu, komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan jika pencabutan izin dilakukan pemerintah, maka harus memikirkan apakah hanya mencabut izin RS Mitra Keluarga Kalideres atau seluruh grup Mitra Keluarga.
"Mitra Keluarga ini kan grup. Ketika dicabut harus juga memikirkan apakah grup-nya (dicabut izin) atau pada lokasi dimana kejadian. Ini kan menjadi pertentangan, karena grup lain pasti menolak kalau itu terjadi," katanya.
Ia pun meminta pemerintah juga memikirkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan khususnya ketersediaan rumah sakit. Tak dipungkiri, peran RS swasta masih sangat dibutuhkan. Namun, Ia meminta RS swasta agar lebih mengedepankan fungsi sosial dibandingkan fungsi bisnis.
"Kita ngerti swasta penting masalah uang tapi nyawa diselamatkan terlebih dahulu," ujarnya.
