- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku banyak menerima kecaman atas banyaknya kepala daerah yang terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Setidaknya, hingga Juni 2017, ada 78 kepala daerah yang kini dibekuk oleh komisi antirasuah tersebut.
"Saya mulai tengah malam dan pagi hari ini, sudah menerima ratusan SMS (pesan singkat)," kata Tjahjo di acara HUT Badan Nasional Penannggulangan Perbatasan di Jakarta, Minggu 17 September 2017.
"Ada pola yang sama, yang pertama, Mendagri harus mundur, Anda gagal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mencoreng nama bapak Presiden."
Tjahjo berpendapat, secara prinsip tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah di luar tanggung jawab seorang menteri. Sebab, menteri tidak pernah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil dana, atau memotong proyek sekian persen.
"Urusan tertangkap tangan itu urusan pribadi. Saya bertanggung jawab kalau ini dianggap kegagalan saya. Saya serahkan pada Bapak Presiden, karena yang berhak mencopot saya adalah Bapak Presiden," kata Tjahjo.
Meski begitu, Tjahjo menyatakan bahwa Kemendagri mendukung kerja KPK untuk 'membasmi' korupsi di pemerintahan. Karena, tugas KPK merupakan bagian dari komitmen Presiden Joko Widdodo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Saya yakin, KPK dalam melakukan tugasnya. Silakan KPK untuk jalan," kata Tjahjo. (asp)
