- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, membantah pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai upaya menjaga eskalasi politik jelang Pemilihan Umum 2019.
Hal ini menyusul langkah pemerintah melalui Kemenkopolhukam yang akan membentuk struktur organisasi BSSN, serta menunjuk figur sebagai Kepala BSSN.
"Oh enggak ada, itu bukan kebutuhan politik. Ini kebutuhan pembangunan nasional. Kebutuhan keamanan nasional secara menyeluruh," kata Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.
Ia mengatakan BSSN dibentuk sebagai upaya pertahanan negara untuk mengorganisir segala bentuk ancaman keamanan nasional, termasuk dari dunia maya.
Sebab, menurutnya, jika tak memiliki organisasi siber maka segala bentuk kejahatan siber akan mudah masuk.
"Terus terang perang militer sudah akan sulit kita temukan di dunia nanti, karena biaya mahal, dikutuk negara lain, tidak ada satu negara yang ambil risiko. Saya kira beralih ke perang lain termasuk siber ini," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, media siber banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak tak bertanggung jawab seperti teroris, penyebar berita bohong dan ujaran kebencian serta peretas.
"Kalau kita nggak punya satu pertahanan canggih, kita akan ketinggalan untuk masuk suatu perang baru, proxy war. Perang yang tidak lagi linier, perang yang tak lagi menggunakan cara konservatif. Ini bagian dari tugas Kemenkopolhukam sebagai antisipasi," tuturnya.
Menghadapi ancaman itulah, kata dia, negara tak boleh terlambat setelah ada berbagai upaya penerangan lewat media siber tersebut.
"Kita antisipasi serangan apa sih kira-kira yang ancam negeri ini. Ternyata salah satunya adalah siber, wilayah yang harus kita fokus," ungkap dia.
