- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil, mengatakan, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satu yang ia soroti adalah penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang saat ini belum terselesaikan dalam janji Presiden Jokowi.
Ia mengungkapkan masalah HAM ini belum ada titik terang. Hal ini disebabkan karena pemerintah ingin rekonsiliasi.
"Syaratnya adalah harus ada pengungkapan kebenaran. Karena memang apa yang sudah dilakukan Komnas HAM ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Nah, di situ sebenarnya harus ada ketegasan dari Presiden Jokowi," kata Nasir dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat 6 Oktober 2017.
Ia menduga penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum terealisasi, dikarenakan adanya elite-elite pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, yang saat ini ada di lingkaran Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyebut siapa orang tersebut.
"Itu dia makanya dalam tanda kutip Presiden Jokowi tersandera orang tersebut. Pertanyaannya, sampai kapan Presiden mau tersandera? Presiden yang bisa menjawab," katanya.
Mengenai hasil survei beberapa lembaga yang menyatakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, anggota komisi III DPR ini mengatakan, memang ada faktor yang membuat hal tersebut terjadi, salah satunya pembangunan infrastruktur.
"Kalau kita lihat sebenarnya saya tidak mungkin mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak ada apa-apanya. Bisa di-bully saya. Tapi menurut saya juga tidak sukses-sukses amat," katanya.
Menyambut Pilpres 2019, ia berharap Pemerintahan Jokowi-JK tidak disibukkan dengan agenda-agenda politik. Tapi fokus ke pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
"Presiden Jokowi harus benar-benar berhitung untuk menyelamatkan pemerintahannya, mampu menimbuhkan optimisme publik bahwa memang beliau itu layak untuk kembali memimpin Indonesia," ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintahan Jokowi-JK tidak ada lagi kegaduhan yang terjadi saat ini. Jika tidak, maka hasil survei yang menyatakan Jokowi bisa menjadi Presiden tahun 2019 tidak akan terwujud.
"Kalau itu tidak bisa dilakukan maka tentu survei-survei yang mengatakan bahwa ada sekitar 60 persen menginginkan pada 2019 Presiden Jokowi tidak lagi bisa menjadi Presiden," katanya.
