Lembaga Halal Pemerintah Diminta Bersinergi dengan MUI

Logo halal MUI.
Sumber :
  • Bimas Islam Kemenag

VIVA.co.id – Pemerintah resmi menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Harapan pun muncul terhadap lembaga baru ini yang salah satunya diminta bisa bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

img_title Mau Urus Sertifikat Halal? Ini 3 Hal yang Wajib Disiapkan Pelaku Usaha

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid mengatakan alasannya karena MUI masih memiliki peran dalam menetapkan fatwa halal atau tidak halal seperti sebelumnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Melalui BPJPH dorongan untuk sertifikasi produk akan semakin kuat dan semakin meluas," kata Sodik melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Kamis 12 Oktober 2017.

img_title Wajib Halal Tak Jadi Serentak Besok, Ini Alasan Pemerintah Longgarkan Tahapan Sertifikasi hingga Oktober 2028

Sodik juga sepakat dengan MUI bahwa keberadaan BPJPH bisa membuat pengawasan dan penegakan hukum akan semakin kuat. Dengan adanya BPJPH, Kementerian Agama harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk awal pendirian dan operasi BPJPH.

Ia tak ingin munculnya BPJPH justru menimbulkan isu negatif yang mengganggu kinerja lembaga tersebut.

img_title Pemerintah Perpanjang Kewajiban Sertifikasi Halal hingga 2028, Ini Produk yang Terdampak

"Sekarang dana BPJPH pertahun hanya Rp17 miliar. DPR berharap BPJPH bekerja dengan profesionalisme yang tinggi, sinergi dengan MUI dan transparan agar tidak muncul isu negatif tentang biaya dan dana yang masuk dari proses sertifikasi halal produk," kata Sodik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, Pemerintah resmi mengambil alih penerbitan sertifikat halal, yang selama ini dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu setelah diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Rabu, 11 Oktober 2017.

"Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Ilustrasi halal

Pemerintah Susun Peta Jalan Wajib Halal 2028, Sertifikasi Sudah Jangkau 15,4 Juta Produk

Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan wajib halal 2028. BPJPH mencatat sertifikasi halal nasional telah menjangkau lebih dari 15,4 juta produk.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut